TEMPO.CO , Jakarta:Selama tahun 2015 Kementerian Kesehatan intensif mengirim makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), pemberian makanan tambahan ibu hamil (PMT-Bumil), dan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) di beberapa daerah di Indonesia. Makanan pendamping ini dikirimkan baik di tingkat provinsi maupun langsung ke Kabupaten. MP-ASI dan PMT Bumil dilakukan untuk mengantisipasi masalah gizi, sementara PMT-AS lebih mengarah kepada memperkenalkan atau membiasakan sarapan sebelum anak-anak beraktifitas di sekolah.
Demikian disampaikan dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada Selasa, 18 Agustus 2015.
Dalam rilis ini juga menyebutkan total bantuan yang sudah dikirimkan selama Januari sampai Agustus 2015 sebanyak 18.391 karton MP-ASI, 587.971 karton PMT-Bumil, dan 652.800 karton PMT AS.
Sementara masih ada cadangan lagi di Kemenkes sebanyak 184.550 karton MP-ASI, 266.659 karton PMT-ASI, 1.140 karton PMT-AS. Adapun satuannya adalah MP-ASI 6.72 kilogram per karton, PMT-Bumil 3 kilogram per karton, dan PMT-AS 2.16 kilogram per karton.
Pengirman makanan tambahan dilakukan untuk mengantisipasi masalah gizi pada Balita, ibu hamil dan anak sekolah. Selain itu pengiriman juga dilakukan sebagai buffer stock (persediaan tambahan untuk pengamanan) khususnya dalam tanggap darurat bencana.
Adapun pemberian MP-ASI, PMT-Bumil, dan PMT-AS sebagai antisipasi masalah gizi kurang. Namun, bila ditemukan kasus gizi buruk, maka diberikan tata laksana kasus gizi buruk. Penderita akan dirawat di Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit atau ke traumatic feeding center (TFC) sampai kondisinya kembali ke status gizi baik.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya gizi buruk. Ini dilakukan dengan aktif pemantauan pertumbuhan anak dimulai dari Posyandu. Jika berat badan bayi/anak tidak naik 2 kali berturut-turut, maka anak tersebut dapat segera dirujuk ke Puskesmas untuk divalidasi apakah memerlukan perawatan lebih lanjut.
Dijelaskan juga untuk mengendalikan masalah gizi, Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan pemberian bantuan melalui Dinas Kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan Kemenkes dan Dinas kesehatan saja, namun juga melibatkan 12 kementerian, universitas, anggota legislatif, PKK, dan LSM. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan status gizi masyarakat ditentukan oleh 30 persen sektor kesehatan dan 70 persen sektor non kesehatan seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan kualitas lingkungan.
HADRIANI P.
