Gaet Pasar Indonesia, Produsen Makanan Korea Fokus pada Halal

Reporter:
Editor:

Mitra Tarigan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • misamyanghalal. BISNIS.COM

    misamyanghalal. BISNIS.COM

    TEMPO.CO, Jakarta - Produsen makanan asal Korea Selatan mengatakan makanan halal telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia sehingga banyak produsen makanan asal negeri ginseng itu memperhatikan kehalalan produknya.

    "Halal telah menjadi gaya hidup masyarakat. Untuk itu, kehalalan produk menjadi hal utama sebelum melirik pasar Indonesia," ujar Manajer Pemasaran Korinus yang menjadi importir tunggal Samyang, Wenni Wang di Jakarta, Ahad 12 November 2017.

    Tak hanya soal makanan saja, lanjut dia, gaya hidup halal juga merambah di setiap sektor kehidupan masyarakat muslim seperti wisata dan transaksi keuangan. Baca: Dibanding Pria, Perempuan Lebih Tahan Tidak Membunuh

    Samyang merupakan mi ramen instan yang menjadi tren anak muda karena rasanya yang pedas. Namun beberapa waktu lalu, sempat beredar isu jika Samyang tidak halal.

    Tak hanya Samyang, sejumlah produsen makanan dan minuman asal Korea juga memperhatikan kehalalan produk. "Sebenarnya Samyang sendiri sudah ada sertifikasi halal dari federasi Muslim Korea. Tapi di sini `kan untuk mencantumkan logo halal di kemasan harus ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," katanya.

    Untuk meredakan kekhawatiran itu, pihaknya langsung mengurus sertifikat halal MUI dan berhasil mengantongi sertifikatnya pada 28 September.

    Sementara itu, Direktur Korinus Lee Jung Ho menjelaskan bahwa proses mengantongi sertifikat halal MUI tidak mudah. Kerumitan yang memakan waktu hingga satu tahun lamanya, tetap dijalani agar Mi Samyang bisa kembali mendapat kepercayaan konsumen di Indonesia.

    "Kami mementingkan sertifikat halal, karena pertama, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim dan sangat perhatian dengan kehalalan produk. Kedua, halal dalam sebuah produk artinya menjamin keamanannya untuk dikonsumsi serta kualitas dan kebersihan produk," kata Lee Jung Ho.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.