Cegah Stunting, Ini yang Harus Dijaga pada Anak dan Ibu Hamil

Reporter:
Editor:

Mila Novita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi anak makan (pixabay.com)

    ilustrasi anak makan (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting atau kurang gizi kronis turun menjadi 20 persen pada 2024. Untuk itu, diperlukan terobosan di bidang kesehatan. 

    Baca juga: Anak Kurang Gizi dan Sakit-sakitan, Begini Pengaruhnya pada Otak

    Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih mengatakan ada dua hal besar yang harus mendapatkan perhatian karena sangat berpengaruh pada kasus stunting.

    Yang pertama adalah perhatian penuh pada asupan gizi, terutama protein, mulai dari ibu hamil hingga anak sampai usia dua tahun. Selain itu, ibu hamil juga tidak boleh terkena penyakit infeksi yang bisa mengganggu pola asupan gizi.

    “Ibu hamil tidak boleh kena sakit infeksi, karena berpengaruh pada pola asupan, pola makan,” kata Daeng di kantor IDI Pusat, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019. 

    Dia menekankan bahwa upaya penurunan angka stunting harus dilakukan oleh semua pihak mulai dari dokter, perawat, bidan, fasilitas kesehatan dan lainnya yang dikomandoi oleh pemerintah.

    Peran kementerian-lembaga di luar bidang kesehatan juga mutlak diperlukan untuk mendukung program seperti dari ketersediaan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.

    Daeng meyakini Indonesia bisa menurunkan angka stunting sesuai yang standar WHO yakni maksimal prevalensinya 20 persen atau kurang lebih 10 persen lebih rendah dari kasus kekerdilan di Indonesia sekarang ini sebesar 30,8 persen.

    Baca juga: 3 Mitos dan Fakta Stunting, dari Makanan hingga Tinggi Badan

    Dia mengatakan bahwa Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018.

    ANTARA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.