Ada Pendidikan Seks di Dua Garis Biru, Orang Tua juga Perlu Tahu

Reporter:
Editor:

Mila Novita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Film Dua Garis Biru

    Film Dua Garis Biru

    TEMPO.CO, Jakarta - Film Dua Garis Biru yang tayang di bioskop Tanah Air mulai Kamis, 11 Juli 2019, dinilai sebagai upaya lain memberikan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang lebih mudah dipahami remaja. Itu sebabnya, film yang dibintangi Zara JKT48 dan Angga Yunanda disarankan ditonton remaja bersama dengan orang tua.

    Baca juga: Zara JKT48 Sempat Takut Main dalam Film Dua Garis Biru

    "Film ini sangat menyentuh, nilai-nilai yang ditampilkan dalam film ini sangat dalam. Mengenai pendidikan, pengasuhan, komunikasi anak dan orang tua, pertemanan," kata Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum di Jakarta, Kamis.

    Woro mengungkapkan perkawinan usia anak di Indonesia sebesar 11,2 persen, atau satu dari 10 anak Indonesia sudah menikah di usia anak-anak.

    Dua Garis Biru yang mengisahkan tentang perkawinan usia muda ini dinilai tepat sebagai edukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan, dan berbagai masalah yang akan dihadapi bila mengalami pernikahan usia dini.

    Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani menjelaskan bahwa menyampaikan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan, dan nilai-nilai lain kepada remaja memang lebih tepat dengan menggunakan media film.

    "Penyajiannya memang harus seperti ini, dalam bentuk ceramah orang nggak akan dengar, tapi dengan film seperti ini bisa tersampaikan," kata dia.

    Baca juga: Gina S. Noer Garap Ide Film Dua Garis Biru Selama Sembilan Tahun

    Namun menurut dia film Dua Garis Biru juga bisa menjadi pembelajaran bagi orang tua dalam pola pengasuhan anak dan pentingnya menjaga komunikasi dengan anak agar tidak terjerumus pada perkawinan usia dini.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.