5 Jenis Pajak yang Dekat dengan Generasi Milenial, Apa Saja?

Reporter:
Editor:

Mitra Tarigan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pelayanan Pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi Pelayanan Pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pajak adalah jembatan pemerataan kesejahteraan. Selain untuk anggaran pendidikan, dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran kesehatan, dana desa dan sebagainya. Contohnya, salah satu pembangunan menggunakan uang pajak pada tahun 2015 hingga 2018 adalah jalan tol sepanjang 782 kilometer dan 41.000 meter jembatan. Generasi milenial merupakan salah satu wajib pajak yang bisa berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat kesadaran membayar pajak.

    Ada banyak pajak dan jenis penerimaan negara lainnya yang kerap dijumpai kaum milenial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah lima macam pajak dan penerimaan negara yang jika dibayarkan ternyata bisa membawa dampak luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat seperti dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 9 Agustus 2019:

    1. Pajak Penambahan Nilai (PPN)
    Pajak Penambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan bagi siapa saja yang melakukan transaksi barang yang termasuk dalam kategori objek PPN. Anak muda yang gemar jajan atau berkumpul dengan teman di kafe atau restoran cepat saji sebaiknya mengingat bahwa PPN sebesar 10 persen, yang sering terlihat di paling bawah struk, bisa membantu warga desa di pelosok Indonesia mendapatkan akses terhadap listrik. Tidak hanya itu, bantuan dari PPN juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mendapat pendidikan yang lebih layak.

    2. Perpanjang Paspor
    Bagi generasi milenial yang memiliki hobi jalan-jalan ke luar negeri akan mengalami masa dimana mereka harus perpanjang paspor. Kini masyarakat tidak perlu khawatir karena proses perpanjangan paspor dapat dilakukan di kantor imigrasi manapun, bahkan bisa dilakukan secara online. Tanpa disadari, kaum milenial yang mengikuti proses tersebut secara tidak langsung menjadi agen pembangunan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia karena biaya perpanjang paspor juga tergolong sebagai penerimaan negara.

    3. Perpanjang SIM
    Seiring dengan perkembangan teknologi, anak muda zaman sekarang cenderung memiliki gaya hidup dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga keberadaan SIM menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya yang dibayarkan untuk perpanjang SIM juga digunakan untuk pembangunan nasional, salah satunya melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

    4. Biaya Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama)
    Menikah menjadi salah satu pilihan hidup milenial yang membutuhkan pertimbangan matang. Tidak hanya itu, prosesi pernikahan memunculkan beragam aturan serta tradisi tertentu. Mereka yang memutuskan menikah sebaiknya mengetahui tata cara menikah secara legal dan resmi yang umumnya dilakukan di KUA. Tanpa disadari, biaya nikah yang diterima oleh negara bisa semakin membantu saudara kita di seluruh Indonesia agar mereka memiliki akses yang sama dengan yang masyarakat di kota-kota besar.

    5. Pajak Penghasilan (PPh)
    Banyak anak muda yang saat ini berani memulai langkah kewirausahaan, maka penting bagi kaum milenial untuk memahami tentang pajak penghasilan atau PPh. Anak muda yang meniti karir di kantor biasanya akan dibantu oleh pihak kantornya untuk menangani pajak penghasilan tersebut. Namun, bagi pelaku bisnis muda, sebaiknya mempelajari dari awal mengenai pajak-pajak yang harus dibayar atau dilaporkan ke negara termasuk PPh. Seluruh pajak penghasilan yang diterima negara bertujuan untuk menghapus kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

    Pajak dan penerimaan negara lainnya memang begitu banyak, jumlahnya ada lebih dari 900 jenis, namun dampaknya juga begitu besar bagi pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia baru-baru ini bekerja sama dengan berbagai channel pembayaran, salah satunya Tokopedia, untuk memudahkan masyarakat, salah satunya generasi muda untuk membayar pajak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.