TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk angka perokok tertinggi di dunia. Menurut Tobacco Control Support Center pada 2015. Setidaknya 90 juta perokok aktif bisa ditemukan di Tanah Air.
Dari angka yang besar itu, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyatakan jika prevalensi perokok anak terus meningkat hingga mencapai 9,1 persen. Itu berarti, sekitar 8 juta anak Indonesia adalah perokok aktif. Tentu, hal ini sangat memprihatinkan banyak pihak.
“Peningkatan prevalensi perokok anak adalah bukti dari lemahnya pengendalian tembakau di tanah air. Indonesia, selain tidak memiliki regulasi pengendalian tembakau yang komprehensif, juga sangat lemah dalam pengawasan regulasi tersebut,” kata Ketua Lentera Anak Lisda Sundari dalam keterangan pers yang diterima Tempo.co pada 12 November 2019.
Lisda pun menegaskan, negara tidak boleh membiarkan kondisi ini terus terjadi. Negara wajib hadir dengan membuat regulasi yang komprehensif, untuk menekan prevalensi perokok anak yang terus meningkat. Salah satunya bisa dengan cara pembatasan akses anak mendapatkan rokok, menaikkan harga rokok sehingga rokok tidak terjangkau bagi kantong anak, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan tegas.
“Agar rokok tidak terjangkau kantong anak, cukai tembakau harus dinaikkan setinggi-tingginya. Sejauh ini kenaikan cukai belum signifikan dalam menaikan harga rokok,” ungkap Lisda.
“Pemerintah tidak boleh separuh hati menaikkan cukai tembakau. Kepentingan anak tidak boleh dibenturkan dengan kepentingan bisnis, apalagi bisnis rokok yang merupakan produk berbahaya dan mengandung zat adiktif,” tambahnya.
Ia bersama Lentera Anak juga mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
“Revisi terhadap PP 109/2012 merupakan hal yang mendesak dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi produk tembakau pada kesehatan dan menurunkan prevalensi perokok anak di Indonesia,” jelasnya.
Dukungan kepada rencana Kemenkes RI untuk memperluas ukuran gambar peringatan pictorial health warning (PHW) alias kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen juga diberikan.
“Perluasan PHW menjadi 90 persen sangat penting dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mengurangi potensi munculnya bungkus rokok dengan desain-desain yang bersifat promotif,” ujarnya.
Terakhir, Lisda berharap semua pihak bersungguh-sungguh dalam menurunkan prevalensi perokok anak dengan memperkuat pengawasan. “Selain harus ada komitmen semua elemen masyarakat untuk mentaati regulasi, pihak terkait juga harus berkomitmen dalam menegakkan pengawasan,” jelasnya.
