Tak Ada Pengecualian, BTS Harus Ikut Wajib Militer

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Band K-Pop, BTS yang beranggotakan tujuh personil menggoyang Riyadh, ibukota Arab Saudi kemarin malam dengan penampilannya yang dipuji puluhan ribu penggemarnya. [SOUTH CHINA MORNING POST]

    Band K-Pop, BTS yang beranggotakan tujuh personil menggoyang Riyadh, ibukota Arab Saudi kemarin malam dengan penampilannya yang dipuji puluhan ribu penggemarnya. [SOUTH CHINA MORNING POST]

    TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada pengecualian ataupun dispensasi. Setiap anggota grup K-Pop populer BTS dan bintang-bintang lain Negeri Ginseng tidak dibebaskan dari wajib militer di bawah pedoman baru pemerintah tentang keringanan wajib militer. Demikian pernyataan Menteri Kebudayaan Korea Selatan, Park Yang-woo, seperti dilansir Yonhap.

    "Untuk BTS, saya pribadi berharap bisa memberi pengecualian di bawah standar tertentu. Tetapi, Administrasi Tenaga Kerja Militer dan Kementerian Pertahanan Nasional (yang bertanggung jawab
    atas wajib militer) cenderung memperkecil ruang lingkup (pengecualian)," kata Park

    Sejak awal 2019, pemerintah Korea Selatan mengubah pedoman untuk meningkatkan keadilan dalam wajib militer. Hasil ubahan itu akan diumumkan pekan ini.

    Pemerintah Korea Selatan sudah mendapat banyak permintaan agar BTS bebas dari wajib militer sebagaimana keringanan yang sering diberikan untuk atlet dan seniman musik berprestasi tingkat dunia. Alasannya, grup K-pop itu berjasa mempromosikan citra Korea Selatan ke penjuru dunia.

    "Tidak seperti seni atau olahraga, sulit menentukan kriteria di bidang seni dan budaya populer," ujar Park.

    Para seniman laki-laki kerap mengalami hambatan untuk bebas menggelar konser di luar negeri karena harus lebih dulu menyelesaikan masa wajib militer. Jin, anggota tertua di BTS yang punya nama lengkap Kim Seok-jin, akan mulai wajib militer pada 2020 ketika dia menginjak usia 28 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.