Saran Sri Mulyani agar Organisasi Pendidikan Dapat Bantuan Uang

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Banyak kelompok dan organisasi pendidikan (KOP) yang mengalami kesulitan dari segi keuangan. Sayangnya, mereka bingung mengenai cara mendapatkan donasi dari pemerintah guna memajukan misi kebaikan yang dilakukan.

    Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membagikan beberapa tips. Pertama adalah dengan meminta langsung kepada kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

    Meski demikian, uang yang akan diberikan dalam bentuk hibah itu hanya akan diterima jika pemerintah menilai bahwa KOP memang memiliki efektivitas tinggi.

    “Kami ingin meminimalisir hal-hal negatif sehingga dilihat dulu apakah KOP strategis dan bisa membantu pemerintah untuk menunjang sektor pendidikan,” katanya dalam acara "Konferensi Pendidikan Indonesia" di Jakarta pada Sabtu, 30 November 2019.

    Selanjutnya, alternatif lain agar KOP bisa mendapatkan bantuan dana ialah dengan meminta langsung kepada pemerintah daerah sebab dalam anggaran setiap pemerintah daerah, tentu salah satunya akan disiapkan dana bagi kemajuan pendidikan.

    “Kalau tidak tembus ke pusat, bisa ke skala yang lebih kecil di daerah. Coba saja karena mereka memiliki dana untuk pendidikan dalam wilayah itu,” ungkapnya.

    Terakhir, meminta bantuan dana dari perusahaan juga bisa dilakukan. Sri Mulyani mengatakan bahwa pada 2019 ini ada 241 perusahaan yang dipercaya untuk mengklaim dana pelatihan pendidikan.

    “Ini namanya superdeduction. Perusahaan seperti Paragon termasuk dalam vocational type dan bisa mengklaim biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelatihan ke pemerintah. Jadi coba approach mereka,” jelasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.