Perlunya Pelatihan Perencanaan Keuangan sejak Muda

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi perencanaan keuangan (pixabay.com)

    Ilustrasi perencanaan keuangan (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kesalahan dalam pengaturan keuangan sering membuat orang terpuruk, terutama anak muda yang sangat mementingkan gaya hidup. Pengetahuan akan perencanaan keuangan menjadi kunci awal bagi kaum muda yang ingin menata pendapatan bulanan.

    Ketua dan pendiri Halofina, Eko P. Pratomo, mengungkapkan masyarakat yang belum teratur menabung biasanya belum mendapatkan edukasi finansial. Menurutnya, gerakan edukasi finansial sangat dibutuhkan sejak masih duduk di bangku sekolah.

    Eko pun telah terlibat dalam gerakan Indonesia Cerdas Finansial, yang juga menggandeng korporasi untuk menyasar segmen pekerja, juga ibu-ibu. Menurutnya, program edukasi harus dilakukan bermitra dengan karyawan dan memberikan pelatihan di perusahaan.

    Pendidikan pengelola keuangan tidak didapat dari sekolah, kondisi yang membuat banyak pemuda yang bersifat konsumtif. Pepatah jangan lebih besar pasak daripada tiang telah dikenal sejak kecil akan tetapi hal tersebut tak dipaparkan secara detail kepada anak.

    Eko menuturkan setiap orang perlu diberikan tips, yakni menggunakan 40-60 persen gaji untuk kebutuhan prioritas. Lalu 20-30 untuk tabungan, dan 10-20 untuk gaya hidup. Menurutnya, anak muda saat ini lebih banyak menghabiskan pendapatan untuk gaya hidup.

    "Disiplin dalam menabung sangat diperlukan, sebab kebutuhan pada jangka panjang bakal semakin besar," tuturnya.

    Di tengah kemudahan teknologi, sarannya, orang-orang yang berusia produktif dan berhubungan erat dengan digital disarankan untuk menjauhi pinjaman online sebab memberikan kemudahan yang sangat besar dan solusi cepat pada jangka pendek tetapi menyesatkan pada jangka panjang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.