Imunisasi dalam Belenggu Apatis dan Fatwa

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas sedang melakukan imunisasi terhadap anak-anak di salah satu puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin 30 Desember 2019. TEMPO | Didit Hariyadi

    Petugas sedang melakukan imunisasi terhadap anak-anak di salah satu puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin 30 Desember 2019. TEMPO | Didit Hariyadi

    TEMPO.CO, Makassar - "Siapa yang belum diimunisasi?" tanya Musdalifah kepada beberapa anak yang sedang bermain di pekarangan rumahnya, Senin 30 Desember 2019. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu saling pandang dan terdiam. Tak lama berselang, mereka kembali asyik bermain.

    Musdalifah mengatakan warga Kelurahan Belae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tak menganggap imunisasi adalah hal yang penting. Perempuan 43 tahun yang memiliki sepuluh anak ini mengungkapkan, satu anaknya yang telah diimunisasi lengkap adalah si sulung. Tapi adik-adiknya, dia tak ingat bahkan balik bertanya apakah imunisasi itu perlu dilakukan.

    Bercermin dari anak sulungnya yang kini berusia 24 tahun, Musdalifah menyatakan tak merasakan manfaat imunisasi. Kendati anak sulungnya tetap tumbuh sehat hingga dewasa, tetap saja dia sakit flu, demam, atau batuk, saat musim pancaroba, misalnya.

    Ditambah suami Musdalifah, Syahruddin melarang anaknya diimunisasi sejak heboh fatwa halal-haram vaksinasi, tanpa mengetahui lebih dalam isi fatwa tersebut. "Saya enggak bisa membantah, ikuti saja apa kata suami," ucap Musdalifah.

    Senada dengan Musdalifah, Faizal Wahab, warga Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, melarang anaknya diimunisasi karena kerap rewel setelah disuntik. "Saya tak tega melihat dia demam dua sampai tiga hari setelah imunisasi. Kasihan juga ibunya," kata pria 35 tahun ini.

    Faizal mengatakan anaknya sekarang berumur 4 tahun dan terakhir divaksinasi pada usia 1,5 tahun. Istri Faizal, Eka Happe tak ingat vaksin apa yang telah disuntikkan ke tubuh buah hatinya. "Dokter juga tidak pernah memberi tahu apa dan kapan imunisasi lagi," ucap dia. Faizal lantas menegasikan kondisi itu dengan tubuhnya sendiri yang tetap bugar tanpa vaksinasi sejak kecil.

    Proses munisasi di salah satu puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin 30 Desember 2019. TEMPO | Didit Hariyadi

    Dokter anak Maisuri Chalid mengatakan salah satu jurus mengatasi stigma buruk imunisasi adalah dengan kampanye. "Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah harus sering mendapat informasi positif berbasis ilmu pengetahuan dan fakta," katanya. Mereka yang menyepelekan imunisasi, menurut dia, telah termakan asumsi-asumsi menyesatkan yang beredar di masyarakat.

    Maisuri menjelaskan, imunisasi bertujuan membentuk kekebalan tubuh anak. Dengan vaksinasi, maka sel memori dalam tubuh anak terbentuk sehingga memiliki antibodi. "Itulah penangkal virus yang akan menyerang," ucap dia.

    Contoh, jika dalam lingkup masyarakat ada sekelompok orang yang menolak imunisasi. Kemudian ada di antaranya yang terkena virus rubella, maka orang itu berpotensi menularkan penyakit kepada mereka belum diimunisasi. "Jangan berpikir untuk diri sendiri saja, tapi juga lingkungan. Masyarakat yang menolak imunisasi bisa membuat kejadian luar biasa kalau menulari banyak orang," kata Maisuri.

    Mengenai demam pada anak setelah imunisasi, dia menjelaskan, kondisi itu wajar terjadi karena tubuh menyesuaikan diri dengan vaksin. "Demam hanya bersifat ringan dan sementara," ucapnya. Yang penting, dia melanjutkan, pastikan kondisi anak sehat saat sedang diimunisasi. "Kalau lagi flu atau demam, jangan divaksinasi. Tunggu sampai sembuh."

    Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Makassar, Hengky Widjaja mengatakan target imunisasi campak dan rubella tak tercapai lantaran sempat menuai kontroversi. Saat itu, masyarakat bereaksi karena mendengar fatwa halal-haram vaksin yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ditambah kelompok antivaksin yang membuat program imunisasi tambah kedodoran. "Soal kesadaran memang menjadi titik lemah," kata dia.

    UNICEF, Hengky Widjaja, mendukung media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada dinas kesehatan terus digenjot agar vaksinasi dilakukan dengan tepat. Pemerintah dan UNICEF juga memperkuat peran stakeholder lintas sektor, terutama di bidang pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan pihak swasta.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Nurul AR mengakui imunisasi belum maksimal karena kalah cepat dari hoaks. Menurut dia, masyarakat harus tahu program imunisasi untuk kepentingan kesehatan bersama, bukan hanya anak. "Kalau menolak imunisasi, berarti tidak memikirkan kepentingan orang banyak," ucap Nurul. "Nanti kalau terjadi sesuatu kepada anaknya, baru berteriak menyalahkan pemerintah."

    Jumlah anak di Sulawesi Selatan sebanyak 2,3 juta jiwa. Dari angka itu, imunisasi campak dan rubella yang tercapai baru 85 persen di 2018. Sedangkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menunjukkan 870 bayi baru lahir meninggal. Kasus bayi meninggal juga tak lepas dari seretnya program imunisasi di daerah itu.

    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Moh. Husni Thamrin, mengatakan kematian neonatal dipicu infeksi kesehatan ibu di masa kehamilan dan kesiapannya hamil. "Ini berkaitan dengan imunisasi pada anak dan remaja putri yang merupakan calon ibu," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.