Kasus Reynhard Sinaga, Ini Dampak yang Dialami Korban Pemerkosaan

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reynhard Sinaga, 36 tahun, menjadi pemberitaan media-media di Inggris. Sumber: istimewa

    Reynhard Sinaga, 36 tahun, menjadi pemberitaan media-media di Inggris. Sumber: istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus yang menimpa Reynhard Sinaga masih menjadi buah bibir masyarakat. Seperti yang dikabarkan, mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan strata tiga di Inggris itu terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 48 pria. Ia bahkan diduga melakukan hal serupa kepada 195 orang lain.

    Terlepas dari masalah pemerkosaan yang tergolong besar ini, para korban pasti mengalami berbagai dampak negatif. Setidaknya ada tiga yang dijelaskan oleh dokter spesialis kejiwaan Gina Anindyajati. Pertama, dampak fisik di mana korban akan merasakan keluhan fisik yang muncul, bahkan menetap.

    “Ketika korban mengalami keluhan fisik, ini akan berdampak bagi pekerjaan karena akan sering izin ke rumah sakit. Kalau suka izin, pekerjaan pun akan mengalami masalah karena tidak selesai-selesai. Risiko penyakit menular seksual seperti HIV,” katanya dalam acara Info Sehat FKUI di Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2020.

    Dampak negatif lain ialah sisi psikiatrik. Dengan menjadi korban kekerasan seksual, mereka akan mengalami tekanan batin. Menurut Gina, ini dapat menimbulkan beberapa gangguan jiwa, seperti panik, depresi, gangguan psikotik.

    “Dalam kondisi berat, korban kekerasan seksual bisa trauma, mengonsumsi NAPZA, hingga ingin bunuh diri,” tuturnya.

    Terakhir, dampak negatif secara sosial juga bisa dialami. Gina mengatakan para korban pemerkosaan akan sulit percaya kepada orang lain. Mereka juga lebih memilih untuk mengurung diri dan antisosial.

    “Karena persepsi di masyarakat yang masih tertutup sehingga mungkin mengucilkan dan menganggap tabu apa yang dialami korban,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.