Sudah Pakai BPJS, Masih Perlu Asuransi Swasta?

Reporter:
Editor:

Mitra Tarigan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.

    Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah semakin gencar mempromosikan pemakaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Asuransi yang berprinsip Gotong Royong ini program yang sangat diunggulkan pemerintah. Dengan membayar iuran yang jauh lebih rendah dibandingkan asuransi swasta, peserta BPJS bisa mendapat banyak manfaat baik untuk kesehatan mereka.

    Bila Anda sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, apakah kira-kira Anda membutuhkan layanan asuransi swasta untuk mengatasi masalah kesehatan Anda? Head of Product Development Prudential Indonesia, Himawan Purnama mengatakan bahwa asuransi swasta tetap penting dimiliki masyarakat. Pertama, ini ditujukan dari segi pemilihan rumah sakit untuk berobat.

    Himawan mengatakan bahwa pasien BPJS harus melewati layanan berjenjang misalnya mengunjungi fasilitas kesehatan I sebelum dirujuk. “Dengan asuransi swasta, pasien bisa langsung pergi ke rumah sakit manapun yang diinginkan sehingga proses penanganannya lebih memudahkan,” katanya dalam acara Prudential Indonesia Luncurkan PRUTotal di Jakarta pada 13 Januari 2020.

    Selain itu, keuntungan lain yang tetap bisa didapat dari asuransi swasta ialah fasilitas asuransi jiwa. Ini berarti, mereka yang di bawah naungan asuransi swasta bisa mendapat klaim berupa sejumlah uang yang diwariskan apabila meninggal dunia. “Beberapa asuransi menawarkan asuransi jiwa. BPJS tidak memiliki fasilitas ini,” katanya.

    Ada pula klaim ganda yang bisa diterapkan oleh pasien. Himawan mengatakan bahwa beberapa pekerja mungkin sudah mendapatkan asuransi sendiri dari kantor. Namun, manfaat klaim ganda juga tetap bisa dinikmati oleh pengguna asuransi swasta. “Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak melupakan asuransi untuk kesehatan mereka,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.