Jangan Salah Langkah, Ini Cara Alokasikan Gaji dengan Benar

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi uang

    ilustrasi uang

    TEMPO.CO, Jakarta - Bagaimana cara Anda menggunakan uang saat sudah menerima gaji? Data dari Indonesian Millennial Report 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen orang memakainya dengan bebas dan tanpa aturan.

    Namun, tahukah Anda bahwa hal tersebut tidak benar? Penggunaan uang tanpa alokasi bisa habis begitu saja di akhir bulan tanpa sisa. Artinya, Anda tidak akan memiliki jaminan di masa tua, terlebih jika sudah pensiun. Tentu Anda tak ingin mengalami ini, bukan?

    Wealth Advisory Head Retail Bank OCBC NISP, Juky Mariska, membagikan perencanaan untuk alokasi gaji agar uang bisa digunakan dengan benar. Menurutnya, saat menerima gaji, uang tersebut harus dimasukkan pada tiga kantong. Kantong yang pertama adalah kebutuhan.

    Kantong kebutuhan itu berisikan apa yang menjadi keperluan dalam menjalani hidup, termasuk makanan, biaya sewa rumah, listrik, air, dan sebagainya.

    “Karena ini adalah kebutuhan pokok, maka alokasi dana dari total gaji adalah 50 persen,” katanya dalam acara #BeraniCuan di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2020.

    Kantong kedua tabungan. Gaji tentu harus disimpan untuk beberapa hal, seperti kebutuhan mendesak, dana tunjangan di hari tua atau pensiun, dan sebagainya.

    “Untuk ini, setidaknya 20 persen dari total gaji. Jadi kalau gajinya 10 juta, 5 juta untuk kebutuhan pokok dan 2 jutanya wajib disimpan,” katanya.

    Kantong terakhir adalah keinginan. Di sini, mereka bisa menggunakannya untuk berlibur, berbelanja, atau hobi. Menurut Juky, ini baru 30 persen dari total gaji.

    “Kebanyakan anak muda sekarang itu besarnya di gaya hidup yang berhubungan dengan kantong keinginan ini. Sekarang saatnya berubah dengan alokasi yang lebih baik 50/20/30,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.