Sebab Masyarakat Sering Termakan Hoaks Virus Corona

Reporter:
Editor:

Mitra Tarigan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, JakartaVirus corona yang mewabah sejak akhir Desember 2019 hingga saat ini memang sangat menarik perhatian publik. Berbagai berita tentang virus corona membanjiri media sosial. Ada berita fakta, banyak pula berita hoaks virus corona yang dipercaya masyarakat dengan mudah. 

    Pakar informatika Roy Suryo mengatakan Kementerian Informasi dan Teknologi (Kominfo) sudah menemukan puluhan hoaks yang serius terkait corona. “Mulai dari 23 Januari sampai saat ini, ada 86 hoaks,” katanya saat ditemui usai acara Seminar Umum di Depok pada Kamis, 13 Februari 2020.

    Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi Industri dan Investasi itu, hoaks yang beredar memang sangat meresahkan lantaran banyak dipercayai oleh masyarakat. Ia mengatakan ada dua hal dasar yang membuat masyarakat meyakini kabar bohong tersebut.

    Pertama, ini bisa dikaitkan dengan pergantian kabinet. Roy menjelaskan bahwa cara penyampaian informasi dari pejabat sebelumnya berbeda dengan yang saat ini. Perubahan ini tentu berpengaruh kepada pola pikir masyarakat dalam menanggapi suatu kasus, termasuk corona. “Saya yakin mungkin hoaks tidak akan besar kalau tidak ada pergantian kabinet karena berhubungan dengan cara berkomunikasi yang berbeda dari masing-masing pemimpin,” katanya.

    Selanjutnya, masyarakat juga sering termakan hoaks lantaran belum ada pernyataan yang kredibel seputar virus corona. Roy Suryo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya cukup kritis. Sayangnya belum ada penjelasan lebih detail dari ahli agar hoaks dipatahkan.

    “Yang dibutuhkan itu sebenarnya jawaban dan penjelasan dari narasumber yang kredibel. Misalnya riset kenapa Indonesia sampai sekarang belum kena virus corona. Tidak perlu panjang yang penting pendek dan jelas pasti akan memudahkan masyarakat dalam menangkal hoaks,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.