Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gizi Buruk Tingkatkan Risiko Anak Meninggal karena COVID-19

Reporter

image-gnews
Ilustrasi stunting. freepik.com
Ilustrasi stunting. freepik.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, tingginya jumlah kematian anak yang terpapar virus corona diduga karena faktor penyerta, termasuk status gizi anak Indonesia yang buruk. Berdasarkan data Kemenkes, hingga akhir Mei 2020 terdapat 1.851 kasus COVID-19 pada anak berusia kurang dari 18 tahun. Dari jumlah itu, terdapat 29 kasus kematian akibat corona pada anak yang dilaporkan.

“Para pejabat yang menangani masalah gizi anak di Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian anak akibat COVID-19 karena masalah gizi buruk anak Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor penyerta yang meningkatkan risiko kematian ini,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio lewat keterangan persnya.

"Pejabat di Kementerian Kesehatan yang manangani gizi anak tidak boleh bersikap santai dan harus memiliki sense of crisis karena jika tidak maka akan banyak lagi anak-anak yang berisiko meninggal ketika terpapar COVID-19," tambah Agus.

Juru bicara pemerintah bidang kesehatan merangkap juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto, mengatakan tingginya angka kematian anak akibat virus corona disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasarinya, khususnya kekurangan gizi, anemia, dan fasilitas kesehatan anak yang tidak memadai.

Agus menambahkan dengan berhentinya aktivitas Posyandu karena pandemi COVID-19, maka pemantauan gizi anak menjadi terganggu dan sebagai otoritas kesehatan di Indonesia, Kemenkes harus membuat terobosan.

“Tidak cukup pantauan dilakukan melalui whatsapp group seperti yang dilakukan saat ini oleh otoritas kesehatan,” ujarnya.

Pengamat dan aktivis kesehatan DR. Dr. Tubagus Rachmat Sentika, SpA, MARS, mengapresiasi tekad pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting yang menjadi salah satu indikator masalah gizi anak Indonesia. Namun, Rachmat mengkritisi kurangnya infrastruktur regulasi di Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan masalah stunting secara menyeluruh meskipun Kemenkes telah menerbitkan aturan tentang Tata Laksana Gangguan Gizi Akibat Penyakit melalui Permenkes 29 tahun 2019, namun implementasinya masih belum berjalan dengan baik.

“Aturan tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui survailans dan penemuan kasus oleh Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan selanjutnya bila ditemukan gangguan gizi, baik gizi buruk, gizi kurang, kurus, alergi atau masalah medis lainnya harus diberikan Pangan Khusus Medis khusus (PKMK),” ungkap Deputi Menko PMK periode 2014-2016 itu mengungkapkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rachmat menyampaikan kekhawatiran anak penderita stunting yang sekarang berjumlah 8 juta bisa semakin bertambah karena ada anak gizi buruk, gizi kurang, dan gagal tumbuh yang terhambat dalam mendapatkan PKMK sesuai dengan permenkes 29/2019 karena beberapa hal. Pertama, kurangnya persamaan persepsi antar pemangku kepentingan. Kedua, tatalaksana ini belum diaplikasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, sumber daya yang terbatas karena dilakukan pergeseran fokus (refocusing).

Penelitian intervensi yang dilakukan oleh Profesor Damayanti dari RSCM di Kabupaten Pandeglang pada 2018 menunjukkan anak-anak dengan gizi buruk atau kurang naik secara signifikan setelah diberikan PKMK dalam dua bulan. PKMK yang diberikan berupa minuman dengan kalori 100 dan 150. Nutrisinya berisi elementeri diet berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan mikronutrien yang secara evidence base sangat cocok untuk anak-anak di bawah dua tahun yang mengalami gangguan gizi.

Agus Pambagio setuju bahwa kebijakan pencegahan stunting ini harus dikawal dan dilakukan mulai pusat sampai daerah melalui kebijakan yang jelas, terkoordinasi dan mudah diimplementasikan. "Walau Kementerian Kesehatan sedang disibukkan dengan upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini, namun para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah gizi anak ini harus tetap bekerja dan jangan terseret ke urusan yang bukan tugas pokoknya," ungkap Agus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berkali-kali mengingatkan seluruh jajaran menteri terkait untuk tidak melupakan ancaman stunting dan penyakit lain yang juga mewabah di tengah masyarakat meski kini pemerintah masih fokus menangani pandemi virus corona. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam Ratas Evaluasi Proyek Startegis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19.

“Penurunan angka stunting merupakan kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Dan saya minta untuk dibuat rencana aksi yang lebih terpadu, terintegrasi, yang memiliki dampak yang konkret di lapangan mulai dari intervensi terhadap pola makan, pola asuh dan juga yang berkaitan dengan sanitasi," tegas Jokowi.

Pemerintah menargetkan pada 2024 angka prevalensi stunting turun menjadi 14 persen. Namun, angka ini mungkin saja akan sulit tercapai dengan kondisi seperti saat ini, mengingat Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas tidak beroperasi dampak dari COVID-19. Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

1 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

2 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

2 hari lalu

Memahami apa itu stunting dan cara pencegahannya penting diketahui. Sebab, hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Berikut penjelasannya. Foto: Canva
Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

Pemerintah Garut merekrut ribuan tenaga pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting.


Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

7 hari lalu

Ilustrasi pencegahan stunting/ Indofood
Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar untuk Turunkan Stunting

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) anggarkan Rp 370 miliar untuk turunkan stunting.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

9 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


UNICEF Peringatkan Kasus Gizi Buruk di Utara Gaza Lebih Banyak dari Data yang Tercatat

9 hari lalu

Peserta mengangkat poster saat melakukan aksi bela Palestina di Kedutaan Besar Mesir, Menteng, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Massa mendesak pemerintahan Mesir untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan di Rafah guna mencegah kelaparan di Gaza akibat konflik antara Hamas dan Israel. TEMPO/ Febri Angga Palguna
UNICEF Peringatkan Kasus Gizi Buruk di Utara Gaza Lebih Banyak dari Data yang Tercatat

UNICEF yakin kasus gizi buruk di Gaza lebih banyak dari data yang tertulis di rumah sakit karena banyak yang tak bisa berobat.


UNRWA Ingatkan Gizi Buruk pada Anak di Gaza Sudah di Level Akut

11 hari lalu

Seorang anak Palestina antre untuk menerima makanan selama bulan suci Ramadan, saat konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 13 Maret 2024. REUTERS/Mohammed Salem
UNRWA Ingatkan Gizi Buruk pada Anak di Gaza Sudah di Level Akut

Satu dari tiga balita usia di bawah dua tahun di utara Gaza saat ini mengalami gizi buruk akut.


Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

12 hari lalu

Warga membeli barang kebutuhan pokok saat kegiatan pasar murah di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Rabu 6 Maret 2024. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan menggencarkan gerakan pangan murah untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian inflasi serta penanggulangan stunting dan keluarga rawan pangan di Papua .ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan Stunting Rp 400 Miliar

Penyaluran bantuan pangan untuk pencegahan stunting mulai dilakukan. Nilai total anggaran Rp 400 miliar.


Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

13 hari lalu

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menyantap makanan saat pelaksanaan program dapur masuk sekolah di SD Negeri 205, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatang, Jumat 6 Oktober 2023. Program Dapur Masuk Sekolah yang digagas Kodam II/Sriwijaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta menurunkan dan mencegah stunting pada anak-anak Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.


ID Food Salurkan Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting, Dirut: Semua Non-Impor

13 hari lalu

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam acara perayaan 2 tahun ID FOOD di Waskita Rajawali Tower, Jakarta Timur pada Senin, 8 Januari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
ID Food Salurkan Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting, Dirut: Semua Non-Impor

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food mulai kembali menyalurkan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk penanganan stunting.