TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Plan International Indonesia mengajak masyarakat mencegah kekerasan berbasis gender di dunia maya. "Kami mengajak masyarakat untuk bersama meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap kebebasan berekspresi serta ruang yang aman bagi anak perempuan termasuk di ranah daring,” kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam siaran resmi, Minggu 11 Oktober 2020.
“Mereka memiliki hak berbicara termasuk tentang kekerasan online yang kerap menimpa mereka,” kata Dini menambahkan dalam acara webinar bertema 'Freedom Online'. Webinar ini puncak dari rangkaian kegiatan #GirlsTakeOver, yang digelar secara daring dari 5 hingga 9 Oktober 2020 dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada 11 Oktober.
Selama sepekan, lima anak perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih akun media sosial milik lima tokoh berpengaruh atau pemimpin. Dalam acara ini, seluruh peserta #GirlsTakeOver, baik anak perempuan maupun tokoh pemimpin, hadir untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi mereka mengenai kebebasan berekspresi secara daring. “Freedom online atau kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa ancaman kekerasan di internet merupakan kondisi di mana, hak kebebasan seseorang dalam menyuarakan pendapat dan ekspresinya disambut baik oleh seluruh elemen masyarakat, tanpa ada tindakan kekerasan," kata Devie, remaja 16 tahun dari Maluku Utara.
Muhammad Farhan, anggota legislatif DPR RI periode 2019-2024, menjelaskan tentang rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Menurutnya RUU Perlindungan Data Pribadi pada prinsipnya mengatur atau melakukan tata kelola pada pengumpulan, pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi. RUU ini akan memberikan perlindungan kepada seluruh warga Indonesia terkait data pribadi. "Khususnya untuk anak perempuan, RUU ini akan memberikan pemberdayaan terkait informasi data apa saja yang bisa diberikan dan yang harus dilindungi," kata Farhan.
“Komitmen saya adalah untuk melakukan berbagai macam bentuk komunikasi interaktif dengan bermacam pihak memastikan bahwa medium online yang kita gunakan ini bisa kita gunakan secara bertanggung jawab," ujar Farhan mengenai komitmennya terkait kebebasan berekspresi tanpa ancaman kekerasan daring bagi anak perempuan.
Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, turut berkomitmen terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO). “Saya akan bilang kepada teman di kementerian dan juga ahli, apakah kita bisa membuat algoritma untuk mencegah penyebaran produk pornografi. Selain itu, saya juga ingin berdialog secara rutin dengan kaum muda tentang berbagai isu penting.
Plan Indonesia memaparkan laporan State of the World’s Girls terbaru mengenai Kekerasan Online yang dikaji di 31 negara melibatkan 14 ribu anak dan kaum muda perempuan termasuk 500 dari Indonesia. Lebih dari setengah responden di Indonesia mengatakan pernah mengalami sendiri atau mengetahui bahwa temannya menjadi korban pelecehan di media sosial.
