TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 12,5 persen yang akan diberlakukan pada Februari 2021. Keputusan yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis, 10 Desember 2020 itu, mendapatkan apresiasi dari organisasi kesehatan di Tanah Air, salah satunya Tobacco Control Support Center - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC - IAKMI).
Tapi, meski mengapresiasi, Ketua TCSC IAKM, Sumarjati Arjoso mengatakan, kenaikan ini belum cukup ideal untuk menurunkan prevalensi merokok. "Khususnya di kalangan anak dan perempuan, seperti dicanangkan Sri Mulyani dalam keterangan virtualnya," kata Sumarjati dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis menjelang tengah malam, 10 Desember 2020.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menaikan cukai rokok sebesar 25 persen, harga jual eceran naik sebesar 57 persen, dan melarang penjualan rokok batangan. Jika cukai rokok dinaikkan sebesar 25 persen, kata Sumarjati, harga rokok, terutama yang eceran akan benar-benar tidak terjangkau.
"Kami juga menyayangkan dibatalkannya simplifikasi cukai oleh pemerintah walaupun celah tarif diperkecil. Menurut Sumarjati, penyerdehanaan struktur tarif cukai hasil tembakau secara merata akan menjadi instrumen yang ideal untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus penurunan konsumsi rokok di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Saat Acara Webinar Zoom Meeting antuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020.
Menteri Ani menaikkan cukai rokok dengan mempertimbangkan lima aspek, yakni, prevalensi merokok pada anak dan perempuan, kesehatan publik, tenaga kerja/ petani, rokok illegal dan penerimaan negara. "Pemerintah wajib menomorsatukan kesehatan publik jika ingin target utama RPJMN 2020 – 2024 tercapai dan sekaligus menikmati bonus demografi," kata Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Surya Darmawan.
Menurut Dokter Ede, upaya melindungi kesehatan masyarakat adalah gerak bersama semua pihak. Peningkatan cukai dan harga rokok yang mahal merupakan salah satu peningkatan penerimaan negara, mengingat harga rokok di Indonesia adalah paling murah di kawasan regional. Saat ini, harga jual eceran rokok di Indonesia di bawah Rp 2000, dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia seperti India, Thailand, Filipina, Singapura dan Jepang.
Kondisi ini membuat angka prevalensi merokok nasional sebesar 29 persen, menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India (WHO). Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas di Indonesia sebesar 33,8 persen, dengan 62,9 persennya laki-laki.
Konsumsi rokok pada perokok usia 10-18 tahun juga mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen dalam jangka waktu 5 tahun (2013 - 2018). Bahkan seorang anak sudah mulai merokok sejak usia sekolah dasar (Atlas Tembakau, 2020). Hal ini dikarenakan harga rokok yang murah, bisa dibeli secara batangan, dan tidak ada larangan yang tegas bagi anak-anak untuk membeli rokok.
