Pilkada Serentak Usai, Waspadai Klaster Keluarga Covid-19

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS membantu warga yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 di Nagari Barung-Barung Balantai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Ahad, 13 Desember 2020. KPUD Sumatera Barat melaksanakan PSU di 12 TPS, karena adanya temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada 9 Desember lalu. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi

    Petugas KPPS membantu warga yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 di Nagari Barung-Barung Balantai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Ahad, 13 Desember 2020. KPUD Sumatera Barat melaksanakan PSU di 12 TPS, karena adanya temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada 9 Desember lalu. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pilkada 2020 sudah usai namun dampaknya diperkirakan masih akan berlanjut. Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin MPd., meminta masyarakat mewaspadai klaster keluarga usai pilkada serentak.

    "Kalau pemilih ataupun petugas KPPS tidak disiplin protokol kesehatan pada saat di TPS lalu maka rawan munculnya penyebaran COVID-19 yang pada akhirnya terjadi di lingkungan keluarga," ujarnya.

    Berdasarkan keterangan pemerintah, sejauh ini memang tidak ada laporan adanya klaster COVID-19 usai pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Meski begitu, organisasi kesehatan dunia atau WHO secara umum menyatakan durasi positivitas RT-PCR berkisar 1-2 pekan untuk orang tanpa gejala dan hingga tiga pekan atau lebih untuk pasien dengan penyakit ringan hingga sedang. Sedangkan pada pasien dengan COVID-19 parah, durasi ini dapat lebih lama.

    "Oleh karena itu, pertambahan kasus COVID-19 pada 2-3 pekan ke depan tetap harus diwaspadai," ujar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.

    Jika ditemukan klaster keluarga, terutama pada rentang waktu 2-3 pekan usai pilkada, maka Syamsul berharap petugas kesehatan melakukan penelusuran kontak erat yang lebih optimal agar secepatnya dapat dilakukan antisipasi jika ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada.

    Beberapa faktor penyebab potensi terjadinya penyebaran COVID-19 di pilkada menurut Syamsul di antaranya jika pemilih dan petugas tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan sampai di rumah setelah dari TPS. Seharusnya, sesuai protokol kesehatan di rumah, bagi anggota keluarga yang baru datang, terutama yang berada di kerumunan saat di luar rumah, harus segera mandi dan mengganti pakaian.

    Pada saat sekarang, penerapan protokol kesehatan seperti ini sudah banyak yang melanggar. Kemudian, petugas TPS yang kelelahan bisa jadi rentan terhadap paparan COVID-19 sehingga jika muncul keluhan ringan segera lakukan kembali tes COVID-19 untuk memberi keamanan bagi anggota keluarga lain di rumah.

    Pada beberapa kasus ditemukan petugas TPS yang reaktif tetapi tetap bertugas. Hal ini disesalkan Syamsul lantaran hasil tes usap sendiri terlambat diketahui hingga hari pencoblosan berakhir.

    "Sampah sarung tangan plastik yang digunakan pemilih juga belum terkelola dengan baik karena saya lihat banyak berceceran di sekitar TPS. Padahal sampah seperti ini termasuk klasifikasi sampah medis yang harus dikelola secara khusus," ucapnya.

    *Konten ini merupakan kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.