TEMPO.CO, Jakarta - Calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dulu untuk mencegah kelahiran bayi stunting atau gagal tumbuh. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan keharusan calon pengantin memeriksakan kesehatan sebagai upaya intervensi pencegahan stunting sejak dini.
Program tersebut mengharuskan calon pengantin melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti hemoglobin (Hb).
"Kalau Hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil. Makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," katanya.
Hasto, yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua Program Percepatan Penurunan Stunting mengungkapkan bahwa 50 persen kasus terjadi pada proses kehamilan. Dia mengibaratkan ibu hamil sebagai pabrik pembuat bayi.
Baca juga: Stunting Kian Mengancam di Masa Pandemi Covid-19, Ini Kata Pengamat
"Kalau ingin bayi bagus maka pabriknya harus bagus. Logikanya begitu, kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin," jelasnya.
Oleh karena itu, Hasto menekankan pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin sebelum terjadi proses kehamilan.
Program ini juga sejalan dengan reformasi sistem kesehatan yang pada saat bersamaan dilakukan upaya pencegahan stunting.
"Jadi, calon-calon pengantin, orang yang mau nikah itu harus ada sertifikat nikah, meskipun wujudnya tidak harus dalam bentuk fisik sertifikat. Tetapi dilakukan penilaian kesehatan, kemudian di-approve, baru dia boleh menikah," ujar dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.
Pemerintah menargetkan menekan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Saat ini, angka stunting berada pada kisaran 27,6 persen. Ia mengatakan BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor, serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan tingkat desa.
