TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 4.000 perusahaan dari sektor manufaktur, tekstil, logistik, perbankan, serta UMKM mendaftar vaksinasi gotong royong. Vaksin gotong royong diberikan kepada karyawan perusahaan secara gratis atau tanpa biaya.
Relawan Covid-19, dr. Muhammad Fajri Adda, mengatakan tujuan dari vaksinasi gotong royong ini memulihkan kesehatan imunitas masyarakat dengan upaya cakupan secepat mungkin dan juga meminimalisir anggaran dana. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah harus terus memonitor rambu-rambu agar sampai ke tujuan.
"Saya setuju dengan vaksin gotong royong ini. Namun, pemerintah harus terus memonitor rencana vaksinasi yang akan digratiskan. Kemudian, informasi pada masyarakat harus diberikan secara jelas," kata Fajri.
Menurut Fajri, idealnya vaksin ini dibiayai oleh pemerintah. Hal tersebut untuk menghindari potensi pihak tidak bertanggung jawab memperjualbelikan vaksin secara bebas. Pentingnya cara mengomukasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media menjadi langkah yang patut diambil.
Baca juga: Bersiap Vaksinasi Covid-19, Pahami Dulu Hal Berikut
Saat ini, pemerintah tengah merancang harga untuk program vaksinasi gotong royong. Vaksin yang digunakan tidak sama dengan vaksin pemerintah. Ada lima pilihan vaksin yang nantinya bisa dijadikan pilihan bagi masyarakat, yaitu vaksin Sinopharm, Moderna, Sputnik, dan Johnson & Johnson.
Menanggapi kelima vaksin Covid-19 tersebut, Fajri juga mengungkapkan sedang menunggu regulasi terkait karena masih manjadi barang yang baru dan belum dapat izin BPOM.
"Prosesnya masih sangat panjang. Yang kemarin itu baru regulasi untuk vaksin yang dikelola langsung oleh pemerintah, belum yang swasta. Harapannya untuk vaksin saat ini penyampaiannya bisa diterima baik pada masyarakat karena dari lima jenis vaksin tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda," tutur Fajrin.
