Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Mendorong Pejabat Jawa Tengah Supaya Hedon ke UMKM

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong para pejabat di wilayahnya agar berlaku hedonis atau hedon terhadap produk buatan usaha mikro kecil menengan atau UMKM. Menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2021 lalu misalkan, Ganjar mengajak para pejabat daerah untuk memborong parsel UMKM.

"Pemda, PNS, BUMD, pejabat daerah, semua kami ajak beli parsel UMKM," kata Ganjar dalam webinar Kampanye Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak 2021 pada Kamis, 26 Agustus 2021. Lantaran banyak pejabat daerah yang memesan, menurut Ganjar, pelaku UMKM yang membuat parsel sampai tak sanggup mengerjakannya. "Yang bikin parsel teriak-teriak, 'sudah Pak, kewalahan banyak pesanan'."

Ganjar menjelaskan, upaya mengajak para pejabat daerah memesan produk UMKM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo demi melindungi pengusaha kecil. "Pokoknya beli saja parsel. Ayo jajan. Kalau enggak dikonsumsi atau dipakai sendiri, berikan kepada yang membutuhkan," ucap dia.

Kepada para pejabat daerah itu, Ganjar Pranowo mengingatkan kalau mereka harus lebih bersyukur karena digaji oleh negara, tidak terkena PHK, dan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. "Sekarang sedang ada panen cabai, ayo kita ramai-ramai bantu beli cabai petani," kata ganjar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut Ganjar Pranowo, juga membuka pintu untuk pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung yang melibatkan UMKM. Hanya saja, tak semua pengusaha menyambut baik pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Musababnya, pelaku UMKM harus memenuhi syarat tertentu, seperti ketentuan administratif dan lulus uji kualitas. "Awalnya mereka bilang susah, ribet. Padahal ini potensi pendapatan lho, bisa penunjukan langsung," kata Ganjar Pranowo. "Mau enggak misalkan ada dinas pesan makanan Rp 20 juta? Saya minta PNS pesan makanan untuk rapat-rapat ke UMKM, tapi tetap harus dikurasi dulu."

Ada yang berusaha memenuhi kriteria dengan mengikuti pelatihan dari pemerintah, namun ada pula yang tidak. Sekarang, Ganjar Pranowo melanjutkan, terdapat 600 pelaku UMKM yang bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para pelaku UMKM ini bergerak di bidang penyediaan alat tulis kantor, furnitur, makanan dan minuman, hingga otomotif.

Selain membuka kesempatan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah, Ganjar melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan pelatihan agar pelaku UMKM beradaptasi dengan dunia digital. "Ada anak muda, ada anak tua yang belajar bagaimana menggunakan marketplace, promosi digital, tampilan foto produk, pengemasan, sampai metode pengiriman. Mindset mereka berubah. Ini menggembirakan," kata Ganjar Pranowo.

Baca juga:
Tak Terima Dipanggil Nenek, Susi Pudjiastuti Berdebat dengan Ganjar Pranowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

42 menit lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

3 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Atikoh berjalan kaki menuju masjid untuk salat isya dan tarawih. Foto: Instagram.
Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo diam-diam sudah menjadi warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

15 jam lalu

KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

Kehadiran koperasi dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

15 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

18 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

20 jam lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK


Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa?

1 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Gibran Rakabuming Raka (kanan) mendapat kunjungan dari mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kiri) di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa?

Gibran bertanya soal siapa yang pernah menawari Ganjar Pranowo jadi menteri. Ia enggan berkomentar lebih banyak soal persiapan membentuk kabinet.


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

1 hari lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.