TEMPO.CO, Jakarta - Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat beredar luas di media sosial, seperti Twitter dan Instagram. Dalam sertifikat vaksin tersebut tercantum nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data-data pribadi, seperti NIK, tanggal lahir, dan jenis vaksinasi yang digunakan.
Bahkan, sebelum adanya kebocoran sertifikat vaksin milik Jokowi, beberapa hari sebelumnya KTP milik Jokowi juga beredar luas di jagat media sosial. Sontak, bocornya data milik orang nomor satu di Indonesia ini membuat publik bertanya-tanya seberapa aman data pribadi mereka, jika data presiden saja bisa tersebar seperti itu.
Bocornya data pribadi seseorang bisa berbahaya karena data-data tersebut bisa disalahgunakan dan dipakai untuk hal-hal yang melanggar hukum. Selain itu, barcode yang ada dalam sertifikat vaksin, sejatinya adalah hal yang sensitif dan tidak boleh disebarkan. Karena barcode tersebut berisi data-data pribadi yang jika tersebar akan berdampak negatif.
Pihak tak bertanggungjawab bisa menyalahgunakan data yang tercantum di sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk berbagai tidak kejahatan.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kominfo mengimbau bagi masyarakat untuk tidak menyebarkan sertifikat vaksin mereka dalam postingan media sosial, apapun alasannya. Selain itu, seperti dikutip dari indonesiabaik.id, Sabtu, 4 September 2021, disebutkan bahwa sertifikat vaksin hanya boleh ditunjukkan kepada petugas yang berwenang, seperti petugas imigrasi, petugas kereta api, ataupun petugas yang diberikan otoritas resmi untuk melihat sertifikat vaksin seseorang.
EIBEN HEIZIER
Baca: Beredar Sertifikat Vaksinasi Jokowi Menkominfo Coba Tanya ke Kemenkes
