Rencana Vaksin Berbayar Tahun 2022, Menkes: Sama Seperti Membeli Obat di Apotek

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis memasukkan dosis vaksin Covid-19 Pfizer ke dalam jarum suntik sebelum nantinya diberikan kepada warga di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Selain Pfizer, Pemprov DKI juga sudah mulai vaksinasi memakai vaksin Covid-19 Moderna. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas medis memasukkan dosis vaksin Covid-19 Pfizer ke dalam jarum suntik sebelum nantinya diberikan kepada warga di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 23 Agustus 2021. Selain Pfizer, Pemprov DKI juga sudah mulai vaksinasi memakai vaksin Covid-19 Moderna. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk menggulirkan vaksin Covid-19 yang berbayar kembali mencuat. Hal ini terungkap ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR pada Senin, 13 September 2021.

    Dalam RDP tersebut, Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa Kementerian Kesehatab (Kemenkes) memiliki rencana untuk melaksanakan vaksin Covid-19 booster secara berbayar dan masyarakat bisa memilih vaksin mana yang akan digunakan.

    “Jadi, orang-orang bisa memilih mau pakai vaksin apa, ya sama seperti membeli obat di apotek. Jadi, akan kita buka pasarnya supaya masyarakat bisa memilih dan membeli booster vaksin,” kata Budi.

    Selain itu, Budi juga menjelaskan bahwa jenis vaksin covid-19 yang berbayar adalah jenis vaksin yang sudah mendapatkan label emergency use authotenticaly (EUA) dari WHO.

    Selain itu, Budi memaparkan bahwa ada sekita 93 juta orang yang ditargetkan untuk mengikuti program vaksin berbayar ini. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan menjamin bahwa vaksinasi booster yang biasanya ditanggung oleh APBN bagi masyarakat yang tergolong sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

    Vakisnasi yang ditanggung oleh APBN akan diberikan kepada anak-anak yang menginjak usia 12 tahun. Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan alokasi dana untuk program vaksinasi  bagi masyarakat yang tak termasuk pekerja bukan penerima upah kelas III yang selama ini dibayar oleh pemerintah daerah.

    Walaupun begitu, Budi Gunawan Sadikin menegaskan bahwa rencana vaksin berbayar masih akan dimatangkan lagi, termasuk prosedur dan skema vaksin Covid-19 di dalamnya.

    EIBEN HEIZIER

    Baca: Hilang Timbul Wacana Vaksinasi Berbayar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.