Komponen dalam Slip Gaji Pegawai, Apa Beda Gaji Pokok dan Take Home Pay?

Reporter

Ilustrasi menghitung uang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Biasanya, akhir bulan merupakan momen yang sering ditunggu-tunggu para pegawai. Pasalnya, mereka akan mendapat upah dari hasil kerja keras yang telah dilakukan. Terlebih lagi, para pekerja itu akan memiliki hak untuk mengetahui informasi secara lengkap mengenai rincian pembayaran upah yang diterima dalam bentuk slip gaji. 

Slip gaji sendiri merupakan catatan ringkas yang berisi rincian hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para karyawan dalam periode tertentu. Slip gaji mempunyai fungsi yang penting bagi para karyawan seperti sebagai salah satu faktor analisis pengajuan KPR, listing kendaraan, dan lain-lain. Slip gaji ini juga dapat digunakan sebagai bentuk transparansi keuangan agar para karyawan bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi.

Pada slip gaji lazimnya terdapat komponen-komponen yang memuat beberapa informasi tentang kejelasan upah yang bakal diterima oleh para pekerja. Dikutip dari jurnaldigit.org, berikut adalah daftar komponen-komponen yang tertera dalam slip gaji:

1. Gaji Pokok
Gaji pokok adalah gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pada jabatan karyawan di dalam perusahaan. Biasanya gaji pokok ini ditetapkan dari jenjang karir dan kompetensi karyawan.

2. Tunjangan
Tunjangan ialah bayaran yang diberikan oleh perusahaan sebagai pelengkap gaji pokok. Ada berbagai macam jenis tunjangan yang  diberikan para pekerja seperti tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan lainnya. 

3. Potongan
Potongan adalah biaya yang diambil dari gaji karyawan karena faktor-faktor tertentu seperti potongan pajak penghasilan, potongan BP Jamsostek, potongan kedisiplinan, potongan asuransi hari tua, dan lainnya.

4. Komisi
Komisi yang diberikan kepada para pekerja merupakan hasil bonus dari pencapaian target yang telah didapatkan. Komisi ini sering pula tercantum dalam slip gaji.

5. Upah lembur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 102 tahun 2004 (Menakertrans No. 102/MEN/VI/2004) menyatakan bahwa jam kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu terhitung sudah masuk dalam waktu lembur kerja. Oleh karena itu, biasanya perusahaan akan membayarkan upah lembur ketika karyawan bekerja melebihi jam kerja.

6. Informasi Pajak
Sudah kewajiban perusahaan untuk menerapkan sekaligus memproses pembayaran pajak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, agar terhindar terjadinya kesalahpahaman, maka perusahaan wajib mencantumkan informasi mengenai pajak pada slip gaji.

Sementara itu, untuk istilah Take Home Pay bisa diartikan sebagai gabungan dari gaji pokok dan insentif, serta pengurangan-pengurangan. Jumlah nominal dari Take Home Pay ini bisa lebih, setara, ataupun kurang dari gaji pokok. Semuanya bergantung pada kebiasaan-kebiasaan para pegawai.

PRIMANDA ANDI AKBAR 

Baca: Dianggap Profesi Menjanjikan, Berapa Gaji PNS?

 






Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

1 hari lalu

Yang Perlu Dipertimbangkan jika Ingin Jadi Pekerja Lepas

Sebelum memutuskan menjadi pekerja lepas, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar tahu kelebihan dan kekurangannya.


Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

1 hari lalu

Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,37 juta.


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

9 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

10 hari lalu

Badai PHK Perusahaan Digital, PSI Minta Hak Pekerja Dibayar Penuh

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan


Pemprov DKI Lanjutkan Kartu Pekerja Jakarta Warisan Anies Baswedan

11 hari lalu

Pemprov DKI Lanjutkan Kartu Pekerja Jakarta Warisan Anies Baswedan

Pemprov DKI melanjutkan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) warisan Anies Baswedan untuk mendukung peningkatan pekerja ber-KTP DKI


Pegawai Amazon di Divisi Peralatan Mulai Kena PHK

13 hari lalu

Pegawai Amazon di Divisi Peralatan Mulai Kena PHK

Amazon melakukan PHK pada sejumlah pegawai di divisi peralatan, menyusul rencana Amazon untuk memangkas karyawannya hingga 10 ribu pegawai.


Kadin Sebut PHK Bisa Ditekan dengan Kurangi Hak Pekerja Seperti Berikut

20 hari lalu

Kadin Sebut PHK Bisa Ditekan dengan Kurangi Hak Pekerja Seperti Berikut

Jika kinerja perusahaan melemah, mengurangi upah dan fasilitas pekerja yang sifatnya tidak pokok bisa menjadi pilihan ketimbang PHK.


Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

21 hari lalu

Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemnaker mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022


Jumlah Pekerja Penuh Waktu Naik, BPS: Kondisi Ketenagakerjaan RI Membaik

22 hari lalu

Jumlah Pekerja Penuh Waktu Naik, BPS: Kondisi Ketenagakerjaan RI Membaik

Meski lebih baik, data BPS menunjukkan capaian angka pekerja penuh pada 2022 masih belum lebih tinggi ketimbang proporsi sebelum pandemi.


Tren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan Cara Berikut

22 hari lalu

Tren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan Cara Berikut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui belakangan ini terjadi peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).