TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Universitas Sahid Jakarta, Prof Dr Ir H Kholil, menilai pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi tersegmentasi guna mengurangi angka prevalensi perokok di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan. Menurutnya, strategi komunikasi yang tersegmentasi kepada sasaran-sasaran perokok tertentu dapat membantu menurunkan angka perokok melalui kampanye sosialisasi bahaya rokok dan solusi alternatif yang ditawarkan.
Kholil, pembicara di Global Public Health 2021 menyampaikan pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara demi menurunkan angka perokok yang telah mencapai 65 juta jiwa. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan gambar peringatan pada bungkus rokok. Namun, diperlukan komunikasi yang lebih komprehensif dan tersegmentasi untuk menyampaikan bahaya merokok berikut solusinya.
Baca Juga:
"Dari perspektif komunikasi, kami melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dari anak SD sampai yang pendidikan S3 atau profesor, narasinya masih sama melalui gambar-gambar yang menakutkan," ujar Kholil.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap 930 responden yang melibatkan sejumlah akademisi, dokter, tenaga kerja kesehatan, perokok, dan pengguna produk tembakau alternatif, Kholil menjelaskan pemerintah sebaiknya menerapkan strategi komunikasi komprehensif yang ditujukan untuk sosialisasi.
“Itu harus berbeda, mulai dari komunikator hingga cara penyampaian pesan. Jadi, komunikasi berdasarkan kondisi objektif yang dihadapi,” ungkapnya.
Pemerintah bisa berkolaborasi dengan figur publik dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya merokok. Saluran komunikasinya pun juga disesuaikan, seperti media sosial. Selain itu, Kholil melanjutkan, komunikator lain yang efektif adalah para tenaga medis seperti dokter yang dapat menyampaikan sosialisasi tersebut melalui kanal yang beragam. Pasalnya, berdasarkan implementasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, peringatan kesehatan dengan gambar menakutkan terbukti tidak efektif mengurangi angka perokok.
Selain mengedepankan strategi komunikasi yang tersegmentasi, Kholil juga menyarankan pemerintah memaksimalkan penggunaan produk tembakau alternatif. Banyak hasil kajian independen dari dalam maupun luar negeri yang menunjukkan produk itu memiliki potensi risiko yang lebih rendah daripada rokok. Hanya saja, informasi mengenai produk itu belum terdistribusi secara masif dan akurat kepada publik.
"Masyarakat harus diedukasi dengan baik, dari segi konsekuensi yang dihadapi, termasuk produk alternatif yang bisa menurunkan risiko, itu harus didukung data empiris,” tutur Kholil.
Baca juga: Cara Inggris Hentikan Warganya Merokok
