Tips Mengecek Properti untuk Tempat Usaha dari Sisi Formal dan Aktual

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Ilustrasi superblok. propertiterkini.com

TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang inigin menyewa atau membeli properti untuk tempat usaha harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ada banyak aspek dari sebuah properti yang harus jelas betul statusnya.

Senior Legal Associate Pinhome - sebuah platform e-commerce properti, Putri Athira mengatakan, orang yang hendak menyewa atau membeli properti harus memahami dulu beragam jenis properti. "Ada properti non-komersial dan ada properti komersial," kata Putri dalam keterangan tertulis Pinhome, Senin, 1 November 2021.

Properti non-komersial atau residensial adalah hunian untuk tempat tinggal, seperti rumah tapak, apartemen, dan rumah susun. Sementara properti komersial adalah bangunan ntuk kegiatan usaha, perdagangan, maupun jasa. Contohnya, ruko, perkantoran, pertokoan, dan tempat penginapan.

Setelah memahami jenis properti dan akan memilih mana yang hendak digunakan untuk membuka usaha, calon penyewa atau pembeli harus memastikan dua hal, yakni aspek hukum properti dan lokasinya. Putri melanjutkan, ada tujuh poin penting dalam pengecekan properti untuk tempat usaha.

Pertama, pastikan mengecek zonasi properti yang akan disewa atau dibeli. "Pastikan peruntukan properti tersebut sudah sesuai dengan kegiatan usaha kita," katanya. "Jangan sampai menyalahgunakan properti untuk kegiatan usaha, tetapi tidak sesuai dengan zonasinya."

Apabila tujuan pembangunan properti tidak sesuai dengan zonasi, maka bisa jadi satu saat pemerintah berwenang menghentikan keguiatan usaha di tengah jalan karena tak sesuai perizinan. Contoh, zonasi permukiman menjadi usaha atau sebaliknya zonasi bisnis menjadi tempat tinggal.

Kedua, pelaku usaha harus memastikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada properti yang dituju adalah untuk tempat usaha. Ketiga, mengecek pelunasan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Ini sebenarnya bagian yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga pemilik properti dengan aspek apapun bahwa PBB harus selalu dicek dan harus dilunasi," tutur Putri.

Keempat, memastikan perjanjian sewa atau perjanjian jual beli. "Harus jelas ketika kita menggunakan suatu properti. Apakah kita menyewa properti tersebut dari orang lain untuk dijadikan tempat usaha? Apabila iya, kita harus menyiapkan perjanjian sewa-menyewanya. Jadi memang ketika ada pemeriksaan apapun, dapat diketahui bahwa kita memang pihak yang sah untuk menduduki properti tersebut," katanya.

Kelima, pemilik properti harus memberikan salinan dokumen pembangunan properti. Keenam, pengusaha juga harus memahami aturan mengenai Status Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). "SKDP adalah salah satu bagian dalam pengajuan izin usaha," ujarnya. Dengan begitu, jelas terdaftar bahwa PT atau CV tersebut memang berdomisili atas kantor tempat beroperasi.

Ketujuh, waspada dokumen bodong atau palsu. Saat ingin menyewa atau membeli properti untuk kegiatan usaha atau keperluan lain, cek semaksimal mungkin bahwa semua aspeknya sudah jelas. Semua aspek ini meliputi siapa pemilik properti tersebut, lokasinya, dokumen, dan sebagainya.

Baca juga:
Ibu Kota Pindah, Bagaimana Prospek Pasar Properti di Jabodetabek?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.






Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

6 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


Properti The Maj Milik Gita Wirjawan di Bandung Dilelang Rp 314 Miliar

7 hari lalu

Properti The Maj Milik Gita Wirjawan di Bandung Dilelang Rp 314 Miliar

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. melelang aset berupa properti megah bernama The Maj Collection Hotel and Residences


Dubai Ikut Kecipratan Dampak Positif Piala Dunia 2022

7 hari lalu

Dubai Ikut Kecipratan Dampak Positif Piala Dunia 2022

Dubai ikut kecipratan dampak positif perhelatan Piala Dunia 2022 karena lokasinya dekat dengan Qatar.


Penindakan di Jakarta Barat, Satpol PP Kumpulkan Rp 46 Juta dari Sidang Yustisi

7 hari lalu

Penindakan di Jakarta Barat, Satpol PP Kumpulkan Rp 46 Juta dari Sidang Yustisi

Uang denda hasil penindakan operasi yustisi di Jakarta Barat itu akan diserahkan kepada Satpol PP DKI Jakarta.


DPRD Kota Bogor Minta Mie Gacoan Disegel, Belum Berizin dan Tak Ajak Warga Sekitar Jadi Karyawan

13 hari lalu

DPRD Kota Bogor Minta Mie Gacoan Disegel, Belum Berizin dan Tak Ajak Warga Sekitar Jadi Karyawan

DPRD Kota Bogor meminta Pemkot segera menyegel Mie Gacoan karena setahun beroperasi belum berizin. Tak ajak warga sekitar jadi karyawan.


Donald Trump Menangkan Gugatan yang Dilayangkan Keponakannya

15 hari lalu

Donald Trump Menangkan Gugatan yang Dilayangkan Keponakannya

Marry menuduh Donald Trump dan dua saudara Mary lainnya telah menipunya hingga jutaan dolar.


300 Pelaku Pelanggaran IMB Akan Jalani Sidang di PN Jakarta Selatan

17 hari lalu

300 Pelaku Pelanggaran IMB Akan Jalani Sidang di PN Jakarta Selatan

Pemkot Jakarta Selatan akan memanggil 300 pelaku pelanggaran IMB untuk menjalani sidang yustisi di PN Jakarta Selatan.


Naik 8,96 Persen, Laba Bersih Kuartal III 2022 PT PP Rp 141 Miliar

23 hari lalu

Naik 8,96 Persen, Laba Bersih Kuartal III 2022 PT PP Rp 141 Miliar

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membukukan pertumbuhan pendapatan menjadi sebesar Rp13,46 triliun pada kuartal III/2022.


Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Penularan Terbanyak dari Kluster Keluarga

25 hari lalu

Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Penularan Terbanyak dari Kluster Keluarga

Kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali naik didominasi kluster keluarga.


Realisasi Kredit FLPP Triwulan III 2022 Rp 3,52 T, SMF: Untuk 154 Ribu Unit Rumah

27 hari lalu

Realisasi Kredit FLPP Triwulan III 2022 Rp 3,52 T, SMF: Untuk 154 Ribu Unit Rumah

SMF telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp3,52 triliun per triwulan III-2022.