Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, menyebutkan lima fase pada pandemi COVID-19 yang harus dilalui oleh suatu negara. Ia menuturkan pandemi merupakan kondisi di mana peningkatan jumlah kasus dalam sebuah negara secara tidak terduga menyebar ke seluruh wilayah geografis secara global atau menjadi wabah.
Di bawah fase pandemi terdapat fase deselerasi. Fase itulah yang saat ini sedang ditargetkan oleh pemerintah. Jumlah kasus positif dalam negara pada fase deselerasi mengalami penurunan karena adanya dua faktor yang mempengaruhi, yakni varian baru dan terbentuknya imunitas masyarakat. Pada fase itu pula akan ada sejumlah kebijakan yang dilonggarkan oleh pemerintah.
“Kalau di Indonesia sendiri, Alhamdulillah dengan adanya tren penurunan seperti ini tampaknya kita juga sudah siap masuk ke fase deselerasi, fase sebelum endemi,” ujar Reisa.
Ketiga adalah endemi, fase di mana penyebaran penyakit tetap terjadi dan nyata namun terbatas pada suatu wilayah tertentu saja. Artinya, fase tersebut tidak mengganggu berbagai aktivitas masyarakat karena dapat diprediksi dan stabil. Hanya saja, pada fase endemi suatu negara sudah harus mengetahui bagaimana cara mengantisipasi penularan ataupun pengobatan sehingga tidak membebani sistem kesehatan atau fasilitas kesehatan.
“Pada fase ini juga harusnya penyakit tidak lagi mengganggu kehidupan sosial sehari-hari,” ucapnya.
Keempat adalah eliminasi. Pada kondisi itu, kasus positif di sebuah negara yang terletak di wilayah geografis tertentu dapat menyentuh angka nol kasus yang merupakan hasil intervensi dari berbagai upaya yang secara terus menerus konsisten diterapkan oleh pemerintah.
Sedangkan terakhir bernama fase eradikasi atau reduksi. Pada fase tersebut, kasus positif benar-benar tidak ditemukan lagi secara permanen di seluruh dunia sehingga sebuah negara tidak perlu melakukan intervensi kasus melalui langkah apapun.
Menurut Reisa, agar Indonesia dapat melalui kelima fase tersebut secara aman dan tertata, seluruh pihak harus berpegang tangan dengan kuat untuk terus mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19 agar dapat memproteksi diri dan juga lingkungan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah juga harus terus disusun secara hati-hati dan tidak hanya melihat aspek kesehatan ataupun ilmu sains saja. Tetapi melihat seluruh aspek dalam kehidupan baik sosial, budaya atau ekonomi.
“Ingat, yang longgar adalah mobilitasnya bukan protokol kesehatannya. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan rutin. Kalau misalnya mengalami satu gejala, antisipasi di rumah saja dulu jangan kemana-mana, jangan menularkan ke orang lain,” kata Reisa.
Baca juga: Intensitas Kencan Buta Meningkat di kala Pandemi Covid-19, Medianya?
