Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cukai MBDK, Cara Konkret Menekan Risiko Penyakit Tidak Menular

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ilustrasi minuman manis (pixabay.com)
Ilustrasi minuman manis (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Manajer Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Gita Kusnadi mendorong pemerintah menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau cukai MBDK. Menurut dia, salah satu sebab peningkatan yang signifikan pada prevalensi obesitas, diabetes, serta penyakit tidak menular lainnya di Indonesia adalah konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang terlampau tinggi.

"Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan berlebih terbukti berisiko meningkatkan obesitas, penyakit diabetes, hipertensi, kerusakan liver, gangguan ginjal, penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan gizi kurang," kata Gita dalam jumpa daring bertema "Dampak Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan atau MBDK sebagai Kontributor Penyakit Tidak Menular yang Berbiaya Tinggi" pada Selasa, 7 Juni 2022.

Tingkat konsumsi MBDK di Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang fantastis. Dari sekitar 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter di 2014 atau meningkat 15 kali lipat. Pada 2020, Indonesia menempati posisi ketiga dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbanyak di Asia Tenggara.

Peningkatan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan itu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami obesitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada 2018 menunjukkan, persentase penduduk dengan obesitas meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun, dari 10,3 persen menjadi 21,8 persen. Kondisi obesitas menjadi penting karena merupakan "pintu masuk" berbagai penyakit tidak menular kronis, seperti gangguan jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, kerusakan hati, gangguan ginjal, sampai beberapa jenis kanker.

Bagaimana menerapkan cukai MBDK dan berapa tarifnya

Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan gagasan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan. Kendati metode penerapan dan besaran cukai pernah disampikan ke publik, hingga kini belum ada realisasi atas cukai tersebut.

"Kami merekomendasikan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebaiknya ditetapkan pada semua produk MBDK tanpa kecuali dan secara serentak," kata Guta Kusnadi. Langkah tanpa pandang bulu dan serentak, menurut dia, untuk menghindari kemungkinan masyarakat beralih ke produk minuman berpemanis dalam kemasan yang tidak kena cukai.

Mengenai tarif cukai MBDK, CISDI menyarankan pemerintah mematok tarif cukai 20 persen dengan potensi menurunkan konsumsi sebesar 24 persen. Dalam penerapannya, tarif cukai ini perlu bertambah atau progresif setiap tahun untuk menekan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sesegera mungkin dan signifikan.

Perkiraan pendapatan pemerintah dari cukai MBDK

Kementerian Keuangan mengestimasi cukai MBDK berpotensi meningkatkan pemasukan negara mulai Rp 2,7 triliun hingga Rp 6,25 triliun per tahun. Dasar perkiraan tersebut dengan mengasumsikan konsumsi semua minuman kemasan yang mengandung gula akan dikenakan pajak berdasarkan kadar kandungan gulanya, mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per liter. Pemasukan tersebut dapat berkontribusi dalam menutup defisit pendanaan BPJS pada 2020 sebesar Rp 6,36 triliun.

Produk MBDK apa saja yang dapat dikenai cukai

Setiap lembaga memiliki definisi masing-masing tentang apa itu produk minuman berpemanis dalam kemasan. Berikut rinciannya:

  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
    BPOM membagi minuman ringan tidak beralkohol menjadi lima, yakni:
    - Air minum dan air berkarbonat
    - Sari buah dan sari sayur
    - Nektar buah dan nektar sayur
    - Minuman berbasis air berperisa
    - Minuman yang disiapkan sebagai hasil ekstraksi berbasis air atau hasil pencelupan, seperti kopi dan teh

  • Kementerian Keuangan
    - Minuman mengandung pemanis berkalori yang siap untuk dikonsumsi. Contoh, air teh kemasan, sari buah kemasan, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi, minuman berkarbonasi, dan sebagainya.

    Iklan
    Scroll Untuk Melanjutkan

    - Konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran (bubuk, sirup, kendal manis, padat). Pengecualian pada produk yang dibuat dan dikemas non-pabrikasi (sederhana), madu dan jus sayur tanpa tambahan gula, serta barang yang diekspor/rusak/musnah.

  • WHO dan World Bank
    - Minuman kemasan berkarbonasi (bersoda)
    - Minuman berenergi
    - Minuman sari buah kemasan
    - Minuman isotonik
    - Minuman herbal dan bervitamin
    - Minuman susu berperisa
    - Minuman teh dan kopi kemasan
    - Sirup atau konsentrat (yang perlu dilarutkan)
    - Minuman serbuk (yang perlu diseduh)

Negara yang menerapkan cukai MBDK

  • Amerika Serikat
    Penerapan 20 persen cukai MBDK di beberapa negara bagian di Amerika Serikat akan menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24 persen.

  • Meksiko
    Meksiko berhasil menurunkan jumlah pembelian minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 19 persen melalui penerapan cukai MBDK sebesar 10 persen. Penurunan konsumsi MBDK ini diperkirakan semakin efektif jika menerapkan tarif cukai progresif.

  • Inggris
    Kebijakan cukai MBDK di Inggris mendorong penurunan penggunaan pemanis dalam kemasan sebesar 11 persen pada 2016-2017. Kebijakan tersebut dianggap sebagai insentif bagi industri minuman untuk memformulasi ulang produknya dengan mengurangi kandungan gula dan porsinya, serta mempromosikan alternatif produk rendah gula.

  • Filipina
    Studi evaluasi di Filipina menunjukkan penerapan cukai MBDK dapat menurunkan tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan hingga 8,7 persen.

  • Thailand
    Studi evaluasi di Thailand menunjukkan pengenaan cukai MBDK dapat menurunkan tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5 persen. "Pemerintah Thailand menerapkan cukai MBDK secara bertahap untuk menghindari respons negatif masyarakat," kata Gita Kusnadi. "Dan ini efektif mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis di masyarakat."

  • Malaysia dan Vietnam
    Studi pemodelan di Malaysia dan Vietnam menunjukkan pengenaan cukai MBDK dapat berkontribusi untuk menurunkan konsumsi masyarakat hingga 11 persen.

Baca juga:
Dampak Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Berpemanis untuk Kesehatan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

5 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

6 jam lalu

Personel Bea dan Cukai memantau kapal yang dicurigai saat melintas di Perairan Selat Malaka di Perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, 6 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemegang tugas kepabeanan memiliki peran yang cukup strategis menjaga wilayah perbatasan yang sebagian besar terdiri dari perairan ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa
Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

Untuk menghentikan penyidikan tindak pidana cukai, tersangka diwajibkan membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

8 jam lalu

Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

Tiga calon presiden mengobral berbagai program untuk menggaet pemilih. Program-program bernilai jumbo yang bisa membebani APBN.


Bea Cukai Kediri Sosialisasikan Ketentuan Cukai

1 hari lalu

Bea Cukai Kediri Sosialisasikan Ketentuan Cukai

Jalin Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Bea Cukai Kediri Sosialisasikan Ketentuan Cukai


Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

1 hari lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, bagaimana aturannya?


Penyebab, Pencegahan, dan Perawatan Karies Gigi

1 hari lalu

Ilustrasi anak ke dokter gigi. Isitmewa
Penyebab, Pencegahan, dan Perawatan Karies Gigi

Karies gigi merupakan penyakit yang umum pada gigi yang disebabkan oleh proses kerusakan pada lapisan luar gigi yang disebut enamel.


12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

2 hari lalu

Gedung OJK. Google Street View
12 Tahun OJK, Awal Pembentukan dan Tugas-tugasnya

Lembaga independen ini didirikan saat kepemimpinan Presiden SBY berdasarkan UUg No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apa tugasnya?


Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

3 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

Mahfud MD singgung korupsi pajak melaratkan masyarakat, sebelumnya dia membongkar 7 modus korupsi pajak. Apa saja?


Mahfud MD Singgung Soal Korupsi Pajak, Sebelumnya Transaksi Gelap di Kementerian Keuangan

3 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Soal Korupsi Pajak, Sebelumnya Transaksi Gelap di Kementerian Keuangan

"Kenapa rasio pajak kita rendah? Karena ada korupsi," kata Menkopolhukam Mahfud MD, yang tengah maju sebagai cawapres Ganjar Pranowo.


Realisasi Belanja Negara Turun 4,7 Persen, Ini Penjelasan Sri Mulyani

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan baju adat Soe dari Timor Tengah Selatan saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. Baju ini berhasil menjadi baju adat terbaik dan mendapatkan hadiah berupa sepeda dari Presiden Jokowi. Instagram
Realisasi Belanja Negara Turun 4,7 Persen, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2023 amblas sebesar 4,7 persen yoy. Apa sebabnya?