TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Manajer Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Gita Kusnadi mendorong pemerintah menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau cukai MBDK. Menurut dia, salah satu sebab peningkatan yang signifikan pada prevalensi obesitas, diabetes, serta penyakit tidak menular lainnya di Indonesia adalah konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang terlampau tinggi.
"Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan berlebih terbukti berisiko meningkatkan obesitas, penyakit diabetes, hipertensi, kerusakan liver, gangguan ginjal, penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan gizi kurang," kata Gita dalam jumpa daring bertema "Dampak Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan atau MBDK sebagai Kontributor Penyakit Tidak Menular yang Berbiaya Tinggi" pada Selasa, 7 Juni 2022.
Tingkat konsumsi MBDK di Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan yang fantastis. Dari sekitar 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter di 2014 atau meningkat 15 kali lipat. Pada 2020, Indonesia menempati posisi ketiga dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbanyak di Asia Tenggara.
Peningkatan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan itu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami obesitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada 2018 menunjukkan, persentase penduduk dengan obesitas meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun, dari 10,3 persen menjadi 21,8 persen. Kondisi obesitas menjadi penting karena merupakan "pintu masuk" berbagai penyakit tidak menular kronis, seperti gangguan jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, kerusakan hati, gangguan ginjal, sampai beberapa jenis kanker.
Bagaimana menerapkan cukai MBDK dan berapa tarifnya
Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan gagasan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan. Kendati metode penerapan dan besaran cukai pernah disampikan ke publik, hingga kini belum ada realisasi atas cukai tersebut.
"Kami merekomendasikan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebaiknya ditetapkan pada semua produk MBDK tanpa kecuali dan secara serentak," kata Guta Kusnadi. Langkah tanpa pandang bulu dan serentak, menurut dia, untuk menghindari kemungkinan masyarakat beralih ke produk minuman berpemanis dalam kemasan yang tidak kena cukai.
Mengenai tarif cukai MBDK, CISDI menyarankan pemerintah mematok tarif cukai 20 persen dengan potensi menurunkan konsumsi sebesar 24 persen. Dalam penerapannya, tarif cukai ini perlu bertambah atau progresif setiap tahun untuk menekan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sesegera mungkin dan signifikan.
Perkiraan pendapatan pemerintah dari cukai MBDK
Kementerian Keuangan mengestimasi cukai MBDK berpotensi meningkatkan pemasukan negara mulai Rp 2,7 triliun hingga Rp 6,25 triliun per tahun. Dasar perkiraan tersebut dengan mengasumsikan konsumsi semua minuman kemasan yang mengandung gula akan dikenakan pajak berdasarkan kadar kandungan gulanya, mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per liter. Pemasukan tersebut dapat berkontribusi dalam menutup defisit pendanaan BPJS pada 2020 sebesar Rp 6,36 triliun.
Produk MBDK apa saja yang dapat dikenai cukai
Setiap lembaga memiliki definisi masing-masing tentang apa itu produk minuman berpemanis dalam kemasan. Berikut rinciannya:
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
BPOM membagi minuman ringan tidak beralkohol menjadi lima, yakni:
- Air minum dan air berkarbonat
- Sari buah dan sari sayur
- Nektar buah dan nektar sayur
- Minuman berbasis air berperisa
- Minuman yang disiapkan sebagai hasil ekstraksi berbasis air atau hasil pencelupan, seperti kopi dan teh - Kementerian Keuangan
- Minuman mengandung pemanis berkalori yang siap untuk dikonsumsi. Contoh, air teh kemasan, sari buah kemasan, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi, minuman berkarbonasi, dan sebagainya.IklanScroll Untuk Melanjutkan- Konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran (bubuk, sirup, kendal manis, padat). Pengecualian pada produk yang dibuat dan dikemas non-pabrikasi (sederhana), madu dan jus sayur tanpa tambahan gula, serta barang yang diekspor/rusak/musnah.
- WHO dan World Bank
- Minuman kemasan berkarbonasi (bersoda)
- Minuman berenergi
- Minuman sari buah kemasan
- Minuman isotonik
- Minuman herbal dan bervitamin
- Minuman susu berperisa
- Minuman teh dan kopi kemasan
- Sirup atau konsentrat (yang perlu dilarutkan)
- Minuman serbuk (yang perlu diseduh)
Negara yang menerapkan cukai MBDK
- Amerika Serikat
Penerapan 20 persen cukai MBDK di beberapa negara bagian di Amerika Serikat akan menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24 persen. - Meksiko
Meksiko berhasil menurunkan jumlah pembelian minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 19 persen melalui penerapan cukai MBDK sebesar 10 persen. Penurunan konsumsi MBDK ini diperkirakan semakin efektif jika menerapkan tarif cukai progresif. - Inggris
Kebijakan cukai MBDK di Inggris mendorong penurunan penggunaan pemanis dalam kemasan sebesar 11 persen pada 2016-2017. Kebijakan tersebut dianggap sebagai insentif bagi industri minuman untuk memformulasi ulang produknya dengan mengurangi kandungan gula dan porsinya, serta mempromosikan alternatif produk rendah gula. - Filipina
Studi evaluasi di Filipina menunjukkan penerapan cukai MBDK dapat menurunkan tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan hingga 8,7 persen. - Thailand
Studi evaluasi di Thailand menunjukkan pengenaan cukai MBDK dapat menurunkan tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5 persen. "Pemerintah Thailand menerapkan cukai MBDK secara bertahap untuk menghindari respons negatif masyarakat," kata Gita Kusnadi. "Dan ini efektif mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis di masyarakat." - Malaysia dan Vietnam
Studi pemodelan di Malaysia dan Vietnam menunjukkan pengenaan cukai MBDK dapat berkontribusi untuk menurunkan konsumsi masyarakat hingga 11 persen.
Baca juga:
Dampak Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Berpemanis untuk Kesehatan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.
