Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

Reporter

image-gnews
Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta sekolah-sekolah untuk mengikuti aturan menghapus syarat baca, tulis, hitung (calistung) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar pada Tahun Ajaran Baru mendatang. Pelarangan calistung sebagai syarat PPDB telah ada sejak 2010 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB namun faktanya masih banyak SD yang mensyaratkan kecakapan calistung untuk masuk. 

"Secara historis, materi pembelajaran hingga tahun 90-an untuk anak SD kelas 1 memang benar-benar pengenalan calistung, tidak memerlukan syarat anak memiliki kemampuan calistung sebelum masuk SD. Dulu zaman kurikulum sejak 1975 hingga 1990-an, buku pelajaran anak SD kelas 1 itu rata-rata hanya terdiri dari tiga kalimat dan per kalimat hanya terdiri dari tiga kata seperti, 'Ini ibu Budi'," jelas pengamat pendidikan Ahmad Fahrizal Rahman saat dihubungi Jumat, 31 Maret 2023.

Seiring waktu, perkembangan kurikulum di tahun 2000-an yang lebih menekankan kepada kemampuan kecerdasan kognitif, afektif, dan keterampilan, dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hingga Kurikulum 2013 (K13), materi pembelajaran anak SD sejak kelas 1 menjadi lebih kompleks. Buku pelajaran untuk anak SD kelas 1 berisi paragraf panjang yang tersusun dari beberapa kalimat. 

"Tentu hal ini yang menuntut siswa yang masuk SD sudah memiliki kemampuan calistung yang memadai. Oleh karena itu, banyak SD yang mengadakan tes calistung dan banyak TK yang mengajarkan calistung karena tuntutan kurikulum tersebut," lanjut peraih gelar S2 jurusan Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang itu.

Tekankan pendidikan karakter
Sejak perubahan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Nadiem, beban kurikulum untuk anak SD kelas 1 lebih ditekankan kepada soft skill anak. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter anak sehingga materi yang disampaikan di buku pelajaran pun jauh lebih sederhana. Buku pelajaran kelas 1 SD (yang resmi dari pemerintah) saat ini rata-rata per halaman hanya berisi satu gambar dengan kalimat yang pendek. Guru diarahkan untuk bercerita tentang keadaan atau interaksi sosial yang terdapat pada gambar kepada anak-anak.

"Tentu langkah penghapusan tes calistung oleh Mendikbud ini sejalan dengan perubahan kurikulum yang telah dijalankan sehingga secara pelaksanaan idealnya tidak menjadi masalah dengan penghapusan tes calistung. Hanya saja, memang sejauh pengetahuan kami, kurikulum merdeka ini masih belum benar-benar 100 persen diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena penerapannya masih bersifat opsional. Beberapa sekolah masih melaksanakan kurikulum lama. Tentu hal ini bisa menyebabkan penghapusan tes calistung belum bisa terlaksana secara menyeluruh juga," papar alumni Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ahmad, sebetulnya beban pelajaran sekarang jauh lebih ringan karena tak perlu pemahaman yang kompleks di awal selama sekolah, guru, dan orang tua murid sudah paham Kurikulum Merdeka itu beban materinya tidak seberat kurikulum lama. Pihak guru tentu juga tidak terlalu terbebani harus cepat-cepat mengajarkan anak kemampuan calistung supaya anak bisa memahami konten materi yang kompleks.

"Terutama orang tua juga, kalau paham beban materi pelajaran tidak menuntut kemampuan awal anak untuk memahami materi yang kompleks, tentu orang tua juga tidak terbebani untuk memberikan pelajaran atau les calistung kepada anak demi tuntutan masuk SD yang perlu calistung," tambah Sekretaris Yayasan sekolah Yayasan Al Muslim Sidoarjo milik keluarganya itu.

"Sejauh ini opini yang beredar di masyarakat tes calistung dihapuskan. Padahal selama ini kurikulum menuntut anak memiliki kemampuan calistung karena kurikulumnya sudah disederhanakan," tandasnya.

Pilihan Editor: Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


P2G: Sekolah dengan Kurikulum Merdeka Alami Penurunan Jumlah Siswa yang Diterima SNBP 2024

14 jam lalu

SNBP, Seleksi Nasional Nerdasarkan Prestasi. FOTO/X
P2G: Sekolah dengan Kurikulum Merdeka Alami Penurunan Jumlah Siswa yang Diterima SNBP 2024

Terjadi penurunan jumlah siswa angkatan pertama kurikulum merdeka yang diterima jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

2 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

2 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

3 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

7 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

7 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

Untuk mendorong sekolah menerapkan kurikulum merdeka, Kemendikbudristek membuat sejumlah program.


Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Masa Bakti 2023-2028 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Budi Waseso menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, Budi Waseso terpilih sebagai Ketua Kwarnas pada Munas X di Kendari, 2018. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

Namun, Anindito tidak menjelaskan hasil penawaran itu. Ia hanya mengatakan, Pramuka tetap ada di Kurikulum Merdeka.


Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

13 hari lalu

Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.


Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

13 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.


Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

14 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.