TEMPO.CO, Jakarta - Bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, bajir hingga tanah longsor kerap menimbulkan korban. Tak hanya kehilangan harta benda, para korban bencana tak jarang yang mengalami luka-luka dan membutuhkan pengobatan dan perawatan medis. Namun bagaimana biaya pengobatan para korban ini? benarkah tak dicover BPJS?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan bagi warga kerap menjadi andalan bagi masyarakat untukk berobat. Namun bagi korban bencana alam tidak semudah itu.
Perlindungan kesehatan bagi korban bencana alam sering kali menjadi tantangan yang kompleks. BPJS Kesehatan memiliki aturan tertentu terkait penanganan korban bencana alam. Ada beberapa alasan mengapa korban bencana alam mungkin tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang telah diatur dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Meskipun BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terdapat tantangan khusus dalam konteks penanganan korban bencana alam. Beberapa alasan mengapa BPJS Kesehatan mungkin tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai dalam situasi ini meliputi:
1. Tidak ada Perlindungan Spesifik untuk Bencana Alam. Program BPJS Kesehatan mungkin tidak secara eksplisit mencakup penanganan korban bencana alam dalam ketentuannya.
2. Ketentuan Pengecualian: Dalam ketentuan kontrak, ada kemungkinan terdapat pengecualian yang mengatur situasi-situasi di mana perlindungan tidak berlaku, termasuk bencana alam.
3. Keterbatasan Sumber Daya. BPJS Kesehatan mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, terutama saat terjadi bencana alam yang besar. Dalam situasi-situasi seperti itu, BPJS Kesehatan mungkin tidak mampu memberikan bantuan kepada semua korban.
Pengecualian dan Pengecualian Terhadap Aturan
Namun, ada beberapa pengecualian dan pengecualian terhadap aturan yang perlu dipertimbangkan:
1. Kebijakan Darurat: Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan darurat yang memungkinkan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan tambahan atau bantuan kepada korban bencana alam.
2. Program Kemanusiaan: BPJS Kesehatan atau pemerintah dapat meluncurkan program kemanusiaan khusus untuk membantu korban bencana alam dalam beberapa kasus tertentu.
Langkah-Langkah Menuju Solusi yang Lebih Efektif
1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Pendidikan masyarakat tentang manfaat dan ketersediaan layanan kesehatan di bawah program BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap layanan tersebut, bahkan dalam situasi darurat.
2. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerjasama antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan dapat meningkatkan efektivitas tanggapan terhadap bencana alam.
3. Peninjauan Kembali Kebijakan: BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan untuk memperbarui kebijakan dan peraturannya agar lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan dalam konteks bencana alam.
Korban bencana alam menghadapi berbagai risiko kesehatan yang serius, mulai dari luka-luka fisik akibat bencana, hingga penyakit menular karena kondisi sanitasi yang buruk pasca-bencana. Di tengah situasi darurat yang terjadi setelah bencana, akses terhadap layanan kesehatan dapat menjadi sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rusaknya infrastruktur kesehatan, kekurangan tenaga medis, dan gangguan dalam distribusi obat-obatan dan perlengkapan medis.
Perlindungan kesehatan bagi korban bencana alam merupakan tantangan yang kompleks, dan peran BPJS Kesehatan dalam konteks ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diatasi. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk peningkatan kesadaran, kerjasama lintas sektoral, dan peninjauan kebijakan, dapat diharapkan bahwa BPJS Kesehatan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penanganan kesehatan korban bencana alam di masa depan.
Pilihan Editor: Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya
