TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan, lembaganya tidak keberatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan menaikkan batas usia menikah perempuan. “Tidak apa-apa, tidak masalah, tapi kami tetap harus mengkampanyekan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk wanita itu 21 tahun,” kata dia di Bandung, Jumat, 26 Juni 2015.
Surya mengatakan, batas usia minimal 21 tahun itu merupakan umur ideal bagi perempuan untuk menikah. “Menurut kesehatan (perempuan) 21 tahun, sehat fisik dan mental. Kalau pria (minimal) 25 tahun,” kata dia.
Dia menyarankan agar upaya menaikkan batas usia pernikahan bagi perempuan lebih baik dilakuan dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan. “Saya bilang lebih baik merevisi Undang-Undang Perkawinan, itu sudah sejak tahun 1974. Cuma harus inisiatif DPR atau pemerintah,” kata Surya.
Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.
Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. "Menolak seluruh gugatan pemohon seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat, Kamis, 18 Juni 2015.
YKP mengajukan gugatan karena batas usia minimal perempuan menikah dalam UU Perkawinan rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan. YKP menilai organ reproduksi perempuan usia tersebut belum siap. Atas fakta ini, angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi.
AHMAD FIKRI
