TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah Provinsi Papua tahun ini menyiapkan dana otonomi khusus sekitar Rp 13,5 miliar untuk membiayai pelayanan kesehatan warganya. Dana juga digunakan untuk menyewa pesawat dari empat maskapai guna mengangkut pasien dari pedalaman ke fasilitas kesehatan rujukan.
"Untuk proses dan semua kegiatan pelayanan rujukan dan pembiayaan empat maskapai penerbangan, maka Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana kurang lebih Rp 13,5 miliar untuk tahun 2015," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr.Silvanus Sumule, di Jayapura, Rabu, 7 Oktober 2015.
Ia menjelaskan, tahun 2015, Pemerintah Papua telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang bantuan sosial kepada pasien yang membutuhkan perawatan rujukan. Bantuan diberikan untuk peserta program Kartu Papua Sehat (KPS).
Peraturan Gubernur itu memungkinkan terjalinnya kerja sama pemerintah dengan maskapai penerbangan keagamaan Associated Mission Aviation (AMA), Mission Aviation Fellowship (MAF), Yajazi, dan Heli Mission.
"Total dana yang dikeluarkan untuk membiayai empat maskapai penerbangan keagamaan itu sekitar Rp 3,5 miliar yang dipersiapkan tahun 2015," ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui kerja sama itu, warga dapat memanfaatkan layanan penerbangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan perawatan, baik di rumah sakit rujukan regional atau rumah sakit rujukan nasional di daerah lain.
"Kalau RSUD Dok II Jayapura juga tidak bisa menangani pasien, maka selanjutnya RSUD Dok II Jayapura akan merujuk ke tiga rumah sakit rujukan nasional lainnya, yakni RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSUP Dr Soetomo Surabaya, dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta," ujarnya.
"Seluruh rangkaian kegiatan itu bertujuan untuk memperpendek rantai rujukan yang berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa lakukan dengan baik. Orang asli Papua saya sangat yakin akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pelayanan ini," katanya.
"Dengan adanya pelayanan itu, kita akan menurunkan angka kematian, baik itu angka kematian ibu, angka kematian bayi, maupun angka kematian balita," ujarnya.
Silvanus menambahkan, penyediaan layanan itu akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang selama ini belum tertangani dengan baik karena hambatan geografis.
ANTARA
