Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Yogyakarta -Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta membuat posko aduan bagi warga terkait layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Posko ini sebagai buntut aksi penyerangan warga pada kantor puskesmas di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta awal pekan ini.
‘Kami tak ingin kasus buruknya pelayanan Puskesmas di Bantul itu sampai merembet ke wilayah kota, warga sejak awal bisa melaporkan pelayanan puskesmas masing-masing melalui posko ini,” ujar Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba, Rabu 21 Oktober 2015.
Baca Juga:
Kasus penyerbuan warga ke Puskesmas Banguntapan Bantul awal pekan ini sebagai bentuk puncak kemarahan warga yang menilai buruknya pelayanan di puskesmas itu hingga diduga kuat turut menyebabkan tiga warga tewas karena terlambat mendapat pertolongan. Salah satunya seperti menolak meminjamkan fasilitas ambulance untuk dirujuk rumah sakit ketika pasien dalam kondisi kritis.
“Jangan sampai terjadi kasus penelantaran pasien di layanan Puskesmas dan menghambat pertolongan pada pasien,” ujar Kamba.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Vita Yulia menegaskan di wilayah kota ada sebuah layanan cepat tanggap darurat bidang kesehatan yang mungkin belum dimiliki kabupaten lain di DIY sehingga kasus seperti di Banguntapan Bantul itu tak perlu sampai terjadi.
Kota Yogyakarta memiliki program YES 118 yang merupakan kepanjangan dari Yogya Emergency Service melalui layanan hotline 0274-420118. Konsep layanan ini mirip pelayanan puskesmas secara keliling non-stop namun dicover langsung rujukan di 10 jaringan rumah sakit.
“Layanan ini menyediakan dua unit ambulance gratis dan biaya rumah sakit gratis juga, tinggal dimanfaatkan masyarakat jika mengalami kondisi darurat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Vita menuturkan, jika pelayanan program YES 118 ini tak menafikkan juga unit puskesmas yang ada di 14 kecamatan Kota Yogyakarta. Jika ada kondisi darurat pasien dan ambulance memang dibutuhkan, tetap perlu sepengathuan kepala puskesmas.
“Cukup telepon atau sms kepala puskesmas agar tahu saja jika kendaraan digunakan,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO
