Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengetahuannya yang mumpuni dalam soal peta politik global dan hubungan sipil-militer, dipadu dengan tutur kata yang santun, wajah aristokrat, dan postur tubuh yang semampai, membuat sosok Juwono Sudarsono tampil penuh wibawa saat berada di tengah para jenderal. Ia menjadi orang sipil pertama yang memegang jabatan Menteri Pertahanan. Selama 1959-1999, jabatan itu selalu dipegang jenderal bintang empat. Untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja Juwono selama dua tahun menjadi Menteri Pertahanan, Tempo mewawancarainya Jumat pekan lalu. Berikut ini petikannya. Apa saja yang Anda kerjakan selama dua tahun ini? Saya sudah membuat yang diminta Presiden, suatu sistem pengelolaan dan penganggaran yang demokratis, akuntabel. Sewaktu saya lapor, beliau meminta Dephan (Departemen Pertahanan) dan Markas Besar TNI menghindarkan diri dari politik, kecuali politik negara. Tak boleh lagi ada cincai antara partai dan orang Dephan. Kedua, menertibkan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kalaupun terjadi penggelembungan harga, diupayakan tak lagi sampai 150 persen, tapi turun hingga di bawah 100, 75, dan kalau bisa di bawah 30 persen pada akhir 2008. Lantas untuk tiga tahun ke depan? Hanya memantapkan sistem, supaya makin diterima oleh teman-teman di Mabes TNI dan mabes angkatan. Untuk pertanggungjawaban dan transparansi yang baik, sebaiknya satu pintu. Saya membangun itu supaya siapa pun menterinya, panglimanya, sekretaris jenderalnya, sistem ini bisa diterima sebagai sistem yang patut dipatuhi. Sehingga uang rakyat betul-betul dipakai efektif dan efisien untuk kepentingan pelayanan publik di bidang pertahanan. Defense itu public goods. Layanan publik supaya orang bisa tenang, berkreasi, mengembangkan kegiatan ekonomi. Kalau tentara bagus, profesional, dan bertanggung jawab, tak tercemar godaan setan (tertawa), semakin diterima sebagai layanan publik yang bagus. Anda bilang semakin diterima, berarti masih ada penolakan? Masih. Saya merasakan di tiap angkatan, Mabes, dan Dephan sendiri masih ada yang tak puas, karena kenikmatan yang telah mereka rasakan selama ini cenderung bertabrakan dengan dua hal yang hendak saya kurangi, yaitu bocor dan boros. Bocor itu membeli yang tepat tapi penggelembungannya terlalu besar. Boros itu membeli yang tak perlu, termasuk program yang disebut repeat order (pesanan ulangan). Sekarang Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal sudah menyelamatkan program itu sebesar Rp 700 miliar sejak enam bulan lalu. Sejak kapan Anda tertarik pada bidang pertahanan? Pada 1970-an--sewaktu belajar di Inggris--saya membuat disertasi tentang "Bantuan Amerika ke Indonesia di Bidang Politik, Ekonomi, dan Militer". Saya membuat studi 10 tahun pertama Orde Baru. Dari situ saya baru memahami bahwa alokasi anggaran untuk pertahanan bukan main besarnya dibanding untuk kepentingan lain. Dilihat ke belakang, peran militer meningkat sejak 1956/1957. Ketika Belanda diusir, kita ambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, lahir perusahaan yang dibentuk tiap angkatan, mulai Pertamina (oleh Letnan Jenderal) Ibnu Sutowo. Tapi, sejak 1950, sudah banyak kerja sama proyek satuan militer dengan pelaku bisnis, termasuk dengan pengusaha Cina di Semarang dan Surabaya. Kenapa bisa seperti itu? Ini karena kita tak diwarisi dengan tentara kolonial, tapi tentara gerilya. Tentara gerilya menyatu dengan rakyat, tapi setelah kemerdekaan terlalu menyatu dengan bisnis (tertawa). Kita cobalah sekarang, secara bertahap, dikurangi penyatuan itu. Sekarang tergantung teman-teman sipil, pengusaha, dan politikus supaya demokrasi lebih diwarnai orang sipil. Ada yang mengkritik, Anda orang sipil yang terlalu militer.... Justru saya lebih sipil daripada orang sipil. Mereka berpikir begitu karena saya katakan sisi lain penegakan sipil adalah partai dan ormas (organisasi massa) harus ada konsolidasi organisasi. Sejak Juni 1998, hal ini belum pernah dilakukan. Konsolidasi dalam hal apa? Sudah saya katakan waktu itu kepada Amien Rais dan teman-teman partai Islam agar membuat sistem jaringan pusat antara dewan pimpinan pusat dan daerah, kemudian jenjang pengkaderan, siapa yang paling pantas. Seperti tentara, kan, berjenjang, mulai kapten, mayor, ada jenjang kualifikasi. Kalau sipil mau kuat menandingi militer, pelajaran yang paling esensial adalah konsolidasi. Di tengah isu soal reshuffle, Anda disebut-sebut yang akan diganti? Ya, itu tiap tahun ada gosip. Jawaban klisenya kan terserah kepada Presiden (tertawa). YOPHIANDI | DIAN YULIASTUTI | RIEKA RAHARDIANA
Iklan
