TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan cakupan imunisasi dasar pada bayi di Indonesia terus meningkat meskipun belum mencapai 100 persen. Informasi yang didapat dari laman resmi Kementerian Kesehatan yang dikutip, Kamis, 27 April 2017, menyatakan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun lalu mencapai 91,6 persen.
Angka tersebut melebihi target 91,5 persen. Pada 2015, persentase cakupan imunisasi hanya mencapai 86,9 persen, lebih rendah dari target 91 persen.
"Meskipun cakupan secara nasional sudah mencapai target, kesenjangan cakupan di beberapa daerah masih ada," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh.
Pasalnya, jelas dia, masih ada anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap imunisasinya. Menurut estimasi yang dirilis WHO/UNICEF pada 2015, hampir 1 juta anak Indonesia tidak mendapatkan imunisasi sama sekali atau tidak lengkap status imunisasinya.
Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten/kota, diakuinya telah melakukan upaya untuk menjamin akses pelayanan imunisasi di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Kerja sama pun dilakukan dengan lintas sektor melalui strategi jaminan ketersediaan vaksin dan peralatan rantai vaksin yang berkualitas, pelatihan bagi petugas kesehatan, serta upaya-upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui berbagai media serta sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat.
Dalam momentum pekan imunisasi dunia akhir April, Menteri Kesehatan melalui surat edarannya menghimbau kepada seluruh gubernur, agar melakukan upaya pendekatan keluarga dalam meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat untuk melengkapi status imunisasi anaknya.
Selain itu, Menteri Kesehatan juga mengimbau agar ada sosialisasi untuk menyikapi isu-isu negatif tentang imunisasi, melakukan identifikasi permasalahan program imunisasi dan menetapkan langkah untuk mengatasinya, memperkuat kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta, serta memperkuat dukungan pemerintah daerah, DPRD, partai politik, organisasi keagamaan, maupun organisasi kemasyarakatan.
