TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih mengatakan tes kesehatan bebas narkoba bagi calon kepala daerah perlu dilakukan lebih spesifik dengan beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
"Pandangan kami, tes dengan metode urine dan darah ini ada sedikit kelemahan sehingga harus dilaksanakan lebih spesifik," kata Faqih di Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.
Ia menjelaskan kelemahan tes metode urine dan darah ialah bagi pengguna narkoba situasional yang tidak menyalahgunakan narkotika secara terus-menerus.
Apabila pengguna berhenti memakai narkoba selama dua hingga tiga minggu, kata Faqih, bisa memunculkan hasil yang negatif bila dites menggunakan metode urine dan darah.
"Pengguna situasional sulit tertangkap dalam tes urine," katanya.
Karena itu, IDI menyarankan ada tes yang lebih spesifik, seperti memeriksa kondisi fisik tubuh, tes rambut, hingga psikologis.
Pengujian melalui metode rambut juga diusulkan Badan Narkotika Nasional sebagai proses verifikasi kesehatan bebas narkoba bagi calon kepala daerah.
Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Sinta Dame Simanjuntak mengatakan lembaga antinarkoba itu memiliki peralatan untuk melakukan tes tersebut di kantor BNN Cawang, Jakarta Selatan.
Proses pengujian tersebut memakan waktu tiga hari hingga mengeluarkan hasil. Ia juga mengharapkan pengawalan yang ketat bagi sampel rambut calon kepala daerah yang dibawa dari daerah ke Jakarta mengingat alat tersebut baru hanya ada di BNN pusat.
Selain itu, psikotes diharapkan dapat mendukung hasil laboratorium uji klinis. Faqih menyebut perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam psikotes dapat mempengaruhi sikap ketika ia melakukan uji klinis.
Sebelumnya, Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan AW Nofiadi tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu.
Kepala BNN Komisaris Jendearal Budi Waseso mengatakan Nofiadi telah menyalahgunakan narkoba sejak sebelum menjadi Bupati. Kejadian tersebut menjadi evaluasi proses verifikasi persyaratan kesehatan bebas narkoba calon kepala daerah.
ANTARA
