TEMPO.CO, Jakarta - Perceraian masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia dan membuat keluarga menjadi tidak berkualitas serta berdampak pada sumber daya manusia yang dihasilkan ikut menurun. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan kasus perceraian masih menjadi tantangan BKKBN dalam menjalankan program pembangunan keluarga.

Dokter yang pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama tujuh tahun sejak 2013 tersebut memaparkan tingginya angka perceraian di kabupaten di DI Yogyakarta itu. Dia menyebut dari sekitar 2.000 pernikahan dalam satu tahun, angka perceraiannya mencapai sekitar 800 kasus.

Ia juga memaparkan angka perceraian di Padang saat melakukan perjalanan dinas ke kota tersebut, yakni dari sekitar 3.000-4.000 pernikahan kasus perceraian mencapai 1.600.

"Dan yang menarik, 70 persen kejadian di Kulon Progo dan Padang, yang menggugat cerai adalah istri. Artinya, para suami kurang menyamankan istri," kata Hasto.

Dari kasus perceraian itu, dia melanjutkan, banyak janda yang memilih untuk tidak menikah lagi sehingga memiliki kesulitan dalam ekonomi dan menjadi keluarga yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menekan angka perceraian tersebut dengan penyuluhan soal membangun keluarga yang berkualitas.

Ia berharap pada penyuluh keluarga berencana agar bisa lebih efektif dan mengena di hati masyarakat dalam menjalankan tugas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.