Imbauan Epidemiolog agar Wabah Corona Tak Semakin Parah

Sabtu, 28 Maret 2020 14:59 WIB

Ruang tunggu penumpang yang diberi peringatan untuk menjaga jarak saat mewabahnya virus corona di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pasien positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 1.000 dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyebaran virus corona terbukti semakin cepat.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa dikerjakan untuk menanggulangi hal ini. Epidemiolog Tifauzia Tyassuma mengatakan ada harapan bagi negeri ini untuk menyetop kasus asalkan beberapa anjuran dilakukan. Pertama bagi pemerintah, lockdown harus diterapkan.

“Lockdown Indonesia sudah tidak mungkin. Yang paling benar saat ini adalah lockdown daerah. Dua daerah yang harus di-lockdown adalah daerah steril seperti Papua dan daerah yang termasuk zona merah seperti Jakarta,” katanya.

Direktur Eksekutif Clinical Epidemiology dan Evidence Based Medicine FKUI-RSCM itu juga berpesan agar pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan kondisi kesehatan masyarakat dan negara sebab berdasarkan ilmu prediksi dan analisa kesehatan, bencana COVID-19 akan berlangsung lama.

“Mulai dari persebaran virus di Indonesia yang masih sampai satu tahun ke depan dan dampak ekonomi maupun sosial yang mungkin sampai dua tahun kemudian. Ini semua harus dipersiapkan sedini mungkin,” jelasnya.

Advertising
Advertising

Wanita yang akrab disapa Tifa itu juga meminta agar pemerintah, khususnya di daerah, untuk segera membuat rumah-rumah isolasi. Misalnya, rumah sakit yang disediakan khusus untuk pasien COVID-19 atau berupa asrama, hotel, dan kompleks perumahan kosong.

“Karena kejadian saat ini baru awal. Saya prediksi 50 hari kedepan bisa sampai 1,2 juta pasien,” ujarnya.

Terakhir, bagi masyarakat, menjaga jarak seperti imbauan WHO tetap wajib dijalankan. Tifa mengatakan aktivitas ini dasar untuk menjaga diri sendiri supaya tidak terjangkit dan menginfeksi orang lain.

“Sebab pada dasarnya setiap orang bisa jadi ODP (orang dalam pemantauan),” jelasnya.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

3 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

5 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

5 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

5 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

6 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

6 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

12 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

12 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

13 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

17 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya