TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis."Strategi yang penting supaya persebaran ini merata, kita mulai dari hulunya. Hulunya apa?,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis, 22 Februari 2024. Ia menjelaskan,hulunya yakni pemerintah daerah yang mendorong anak-anak muda diberi dukungan anggaran untuk sekolah dokter spesialis.

Adib menjelaskan, dukungan pemerintah daerah disertakan dengan kontrak. Ini supaya pelajar yang sedang menimba ilmu dokter spesialis akan kembali bekerja di daerahnya setelah lulus. "Jadi tenaga medis dan dokter spesialis ini adalah investasi kesehatan yang harus mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sehingga itu yang kita dorong," kata Adib.

Pemerataan Dokter Spesialis

Dalam jangka waktu panjang, ucap Adib, daerah tersebut akan memiliki jumlah dokter spesialis yang bertambah seiring waktu. Tujuannya, mewujudkan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, Adib mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit penyelenggara pendidikan dokter spesialis.

"Bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Ini terutama, pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan (pelajar) pendidikan dokter spesialis untuk selama masa waktu tertentu berada di wilayah tersebut," ucapnya. Kerja sama itu mendorong pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis untuk menjalani praktik, terutama Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).

Adib menjelaskan, program Wajib Kerja Dokter Spesialis yang pernah digagas tahun 2017 dinilai bisa mengatasi persoalan pemerataan dokter spesialis. Program tersebut mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk bertugas. Tugas paling singkat satu tahun memberikan pelayanan kesehatan di daerah penempatan. "Wilayah-wilayah yang membutuhkan rumah sakit diprioritaskan memang pada wilayah yang masih minim, bahkan ada wilayah DTPK," ucapnya.

Butuh 78.400 Dokter Spesialis

Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berjumlah 280 juta orang. Adapun angka tersebut didapat dengan merujuk target rasio antara dokter spesialis dan jumlah penduduk yakni 0,28 per 1.000 penduduk. "Jika kita memakai target tadi yang kita jadikan rujukan 0,28 per 1000 penduduk maka kita membutuhkan total 78.400 dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia," kata Adib.

Menurut data IDI pada Desember 2023, Indonesia memiliki 47.454 dokter spesialis dengan rasio 0,17 per 1.000 penduduk, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 30.946 dokter spesialis. Adib menyebutkan beberapa wilayah dengan jumlah dokter spesialis terbanyak di antaranya DKI Jakarta (8.787 dokter), Jawa Barat (6.293 dokter), Jawa Timur (6.234 dokter), dan Jawa Tengah (4.574 dokter).

Kata Adib, jika melihat dari rasio dokter dan jumlah penduduk, wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dinilai masih kekurangan dokter spesialis. "Kalau kita lihat proporsi ada di daerah tadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sulsel, dan Sumut punya jumlah proporsi besar. Tapi, saat kita bicara rasio dengan jumlah penduduk maka di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikatakan kekurangan dokter spesialis," ucapnya.

Menurut Adib, jumlah dan rasio dokter dengan penduduk di beberapa wilayah terutama DKI Jakarta disebabkan wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi dan mudah diakses. "Dari sisi pendidikan anak, sarana prasarana, pertumbuhan investasi kesehatan dalam hal fasilitas kesehatan masih tinggi di Jakarta," katanya.

Soal pembangunan rumah sakit baru, ia memandang juga sebagai faktor tingginya jumlah dokter spesialis di Jakarta. Faktor ini juga berlaku di wilayah-wilayah lainnya, sehingga pembangunan fasilitas kesehatan akan mendorong meningkatnya sumber daya manusia di bidang kesehatan. "Jika nilai ekonomi tinggi dan banyak pendirian rumah sakit, di situ akan menarik para SDM kesehatan berada dalam satu wilayah," ucapnya.

BRAM SETIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Artika Sari Devi Sempat Bingung Bedanya Dokter Sp.KK dan Sp. DVE