WHO Nyatakan Mesir Bebas Malaria, Bagaimana dengan Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Mesir kini bebas malaria, sebuah pencapaian bersejarah dalam upaya memerangi penyakit ini, menurut pernyataan dari organisasi tersebut. "Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengesahkan Mesir sebagai negara bebas malaria, yang merupakan pencapaian signifikan dalam kesehatan masyarakat bagi negara yang memiliki lebih dari 100 juta penduduk," bunyi pernyataan tersebut, seperti yang dikutip dari Antara.

WHO menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari "upaya hampir 100 tahun oleh pemerintah dan rakyat Mesir untuk mengakhiri penyakit yang telah ada di negara ini sejak zaman kuno."

WHO menetapkan status bebas malaria bagi suatu negara berdasarkan bukti yang rinci dan dapat dipercaya bahwa rantai penularan nyamuk pembawa malaria telah terhenti di seluruh wilayah negara tersebut selama setidaknya tiga tahun terakhir.

Bagaimana dengan Indonesia?

Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang signifikan, terutama di negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini telah menjadi beban besar bagi sektor kesehatan dan ekonomi, terutama di wilayah endemik. Namun, dengan upaya yang terus-menerus, Indonesia menargetkan untuk mencapai status bebas malaria pada tahun 2030.

Situasi Malaria di Indonesia

Dilansir dari jurnal ojs.unikom.ac.id, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, sekitar 68 persen atau sebanyak 347 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah dinyatakan mencapai eliminasi malaria. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup signifikan dalam upaya pemberantasan malaria secara bertahap. Namun, masih ada wilayah dengan angka kasus malaria yang cukup tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut WHO, status bebas malaria diberikan berdasarkan bukti yang terperinci dan dapat dipercaya bahwa rantai penularan malaria telah terputus selama tiga tahun berturut-turut di seluruh wilayah tersebut. Status ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah berhasil mencegah penyebaran malaria, meskipun tetap ada tantangan untuk mempertahankan pencapaian ini, terutama di daerah yang masih memiliki kasus endemik.

Regionalisasi Target Eliminasi Malaria

Dalam rangka mempercepat pencapaian target Indonesia Bebas Malaria pada tahun 2030, pemerintah telah menetapkan regionalisasi target eliminasi. Regionalisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Indonesia dibagi menjadi lima regional sebagai berikut:

1. Regional Pertama: Terdiri dari provinsi-provinsi di Jawa dan Bali. Wilayah ini dianggap sebagai wilayah dengan potensi eliminasi yang lebih cepat karena jumlah kasus malaria yang relatif rendah.

2. Regional Kedua: Meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah ini membutuhkan pendekatan intensif untuk eliminasi malaria karena masih ada beberapa wilayah yang memiliki kasus endemik.

3. Regional Ketiga: Terdiri dari provinsi-provinsi di Kalimantan dan Maluku Utara. Upaya eliminasi malaria di regional ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antar-pemerintah daerah.

4. Regional Keempat: Meliputi provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini masih memiliki tantangan besar terkait dengan tingginya angka kasus malaria, sehingga membutuhkan intervensi berkelanjutan dari berbagai pihak.

5. Regional Kelima: Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan daerah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia. Regional ini akan menjadi fokus utama dalam pencapaian target bebas malaria 2030, mengingat tingginya risiko penularan di kawasan tersebut.

Strategi dan Tantangan

Upaya untuk mencapai target Indonesia Bebas Malaria tahun 2030 tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, dan pendanaan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, WHO dan Kementerian Kesehatan melalui program Global Malaria Programme telah memobilisasi berbagai sumber daya dan dukungan, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk memperkuat respons dalam eliminasi malaria.

Salah satu strategi utama dalam program ini adalah meningkatkan akses universal terhadap pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria. Selain itu, terdapat pula upaya transformasi surveilans malaria menjadi intervensi inti untuk mengidentifikasi dan menanggulangi kasus malaria dengan cepat. WHO juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-sektor yang berkelanjutan dalam upaya ini, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga internasional, dan komunitas lokal.

MYESHA FATINA RACHMAN | ANTARA | OJS.UNIKOM.AC.ID

Pilihan Editor: Nias Selatan Darurat Wabah DBD dan Malaria