TEMPO Interaktif, Riau:Pro-kontra dan kisruh pengelolaan keuangan mewarnai pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI) 2007 di Riau. Berbagai kalangan hingga anggota DPRD Riau menuding penggunaan dana sebesar Rp 7,2 miliar untuk acara, yang malam puncaknya akan digelar malam ini, Jumat (14/12) di Gedung Teater Idrus Tintin di Pekanbaru, itu merupakan pemborosan dan diduga penuh manipulasi.“Banyak indikasi menunjukkan pengelolaan keuangan FFI ini amburadul. Kita akan minta pihak terkait melakukan pengusutan menyeluruh,” ujar Anggota DPRD Riau, Edy Ahmad RM, Jumat (14/12) di Pekanbaru. Menurut Edy, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Kesenian Riau, kisruh dana pelaksanaan FFI 2007 di Riau ini antara lain menyangkut kontrak siaran langsung kepada salah satu stasiun televisi nasional sebesar Rp 1,9 miliar. Dalam kontrak itu, disamping tidak melibatkan panitia daerah, juga ditenggarai adanya kolusi dan manipulasi. Lebih parah lagi, kata Edy, panitia tidak memperoleh apa pun atas kontrak itu. “Aneh, kita tidak dilibatkan dan tidak memperoleh apapun atas siaran langsung itu. Ini hanya salah satu dari sekian banyak kekisruhan pengelolaan FFI di Riau. Ini harus diusut,” ujar Edy, yang menjadi penasehat Panitia Daerah FFI 2007. “Itu belum menyangkut akomodasi dan transportasi sekitar 300 undangan dari Jakarta, yang seluruhnya menjadi beban panitia.”Tudingan pemborosan dan dugaan manipulasi juga dilontarkan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Nurdin. Menurutnya, sejak awal pihaknya menolak pelaksanaan FFI di Riau. “Sejak awal sudah kita ingatkan. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Kita akan minta audit yang menyeluruh atas pelaksanaan FFI kali ini,” kata Nurdin. Para mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau, BEM Universitas Islam Riau, dan Aliansi Mahasiswa Riau juga menuding FFI sebagai salah satu ajang korupsi. “Di samping soal dana RP 7,2 miliar, kami juga mempertanyakan dana sebesar Rp 34 miliar yang digunakan untuk penyelesaian interior Gedung Teater untuk FFI ini,” ujar Arizal, dari BEM Universitas Riau, usai melakukan aksi demo penolakan FFI, Jumat(14/12) di depan kantor Gubernur Riau.“Kami minta agar segera dilakukan pengusutan atas penghamburan dana rakyat ini,” Yulidasi, dari BEM Universitas Islam Riau, menambahkan. Penolakan FFI 2007 juga datang dari sejumlah insan film yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI). “Sekitar 300 insan film, khusunya yang tergabung dalam MFI, jelas menolak pelaksanaan FFI 2007. Banyak alasan mengapa kami tidak ikut berpartisifasi atas FFI 2007 ini,“ kata Riri Riza, salah seorang penggiat MFI. Menurut Riri, dengan tidak adanya sistem yang jelas, produksi film nasional beberapa tahun terakhir juga mengalami kemandekan. “Padahal dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi Riau itu tidak sedikit. Sayangnya, ini bukan mewakili dunia film Indonesia yang sebenarnya.” Humas FFI 2007, Sutrianto, mengatakan semua tudingan itu tidak mendasar dan tidak berdasarkan fakta. “Pelaksanaan FFI di Riau berdasarkan kesepakatan berbagai pihak. Jadi sudah mewakili perfilman Indonesia. Sedangkan menyangkut tudingan kekisruhan dana, itu tentunya harus berdasarkan bukti dan fakta. Tidak asal menuding,” ujar Sutrianto. Jupernalis Samosir