Epidemiolog Ingatkan Potensi Tambahan Kasus Covid-19 dari Pilkada dan Liburan

Reporter

Antara

Senin, 23 November 2020 20:37 WIB

Ilustrasi protokol kesehatan / menjaga jarak atau memakai masker. REUTERS/Issei Kato

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Makassar, Prof. Ridwan Amiruddin, khawatir Pemilihan Kepala Daerah dan libur panjang pergantian tahun 2020-2021 bisa memicu lonjakan kasus COVID-19.

"Jadi ini dua agenda yang kami sedikit khawatirkan, jangan sampai ada pemicunya dan terjadi klaster baru di libur panjang dan Pilkada awal Desember," katanya.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pertumbuhan kasus COVID-19 yang fluktuatif dinilai masih sangat rawan dan berpotensi terjadinya lonjakan kasus, terlebih jika masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

Saat ini, klaster libur panjang pada Oktober 2020 sudah terlihat. Akibatnya, angka positivity rate yang sebelumnya di angka 3 persen sekarang naik menjadi 11 persen.

"Satu pekan terakhir ada kecenderungan meningkat sedikit meski tidak terlalu signifikan. Itu akumulasi dari liburan yang panjang, akumulasi klaster keluarga, dan kantor," katanya.

Advertising
Advertising

Ia berujar, COVID-19 hanya bisa diatasi dengan disiplin COVID-19, yakni melalui gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak.

"Jadi kami dari Satgas sangat mengharapkan pada paslon (pasangan calon), KPU, maupun Bawaslu tetap disiplin protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada sehingga tidak menjadi pemicu untuk peningkatan kasus di wilayah kita," urainya.

*Ini adalah artikel kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.

Berita terkait

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

5 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

6 jam lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

16 jam lalu

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

Putri mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Wina Sukowati, menggelar silaturahmi bersama Sahabat Buruh Sragen. MInta dukungan buat Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

21 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

1 hari lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

2 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

3 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

3 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya