TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilangsungkan pada Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sejumlah persiapan terkait keamanan dan keselamatan penyelenggaraan di masa pandemi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan banyak pihak guna memperlancar pelaksanaan Pilkada. KPU juga sudah membuat peraturan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di seluruh tahapan dengan melibatkan banyak stakeholder, termasuk BNPB, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Kementerian Kesehatan.

“Protokol kesehatan ditetapkan di seluruh zona penyebaran virus COVID-19, apakah hijau, merah, kuning, tetap saja kerumunan dilarang. Terkait perubahan zona, itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.

KPU juga menetapkan beberapa tahapan sanksi bagi pelaksana kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Arief mengatakan, pertama pelanggar akan diingatkan. Kedua, peringatan sekaligus penghentian kegiatan kampanye. Ketiga, sanksi lebih tegas apabila ada unsur pidana.

*Ini adalah artikel kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.