TEMPO.CO, Jakarta - Hoaks terkait COVID-19 dan vaksinasi berpengaruh sangat besar di kehidupan masyarakat. Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebut berbagai macam hoaks vaksinasi COVID-19 harus dilawan demi memulihkan kesehatan dan perekonomian rakyat.

Hal itu ia sampaikan dalam dialog bertema "Hoaks Dilawan Jangan Dibiarkan" yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Ia mengatakan hoaks seperti itu menyasar semua masyarakat, berbeda kalau hoaks atau isu politik maka tidak semua masyarakat yang membicarakan isu itu.

"Ada hoaks soal konsumsilah 'ABCD' supaya cepat sembuh COVID-19, ini respons natural dari kita ingin keluarga atau teman cepat sembuh. Tapi kadang-kadang karena informasinya tidak benar dan terlanjur menyebarkannya, ini menjadi masalah karena menyesatkan, bahkan membahayakan," katanya.

Oleh karena itu, hoaks tersebut harus dilawan agar pemulihan kesehatan bisa dilakukan pemerintah dengan cepat dan meminimalkan bahaya yang ditimbulkan oleh hoaks. Menurutnya, problem hoaks di Indonesia disebabkan berbagai faktor, seperti literasi digital yang kurang. Kemudian, hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia karena rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

Baca juga: Minum Obat Pereda Nyeri Menjelang Vaksinasi Covid-19, Bolehkah?

"Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah, bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul, dan lebih menjelaskan," jelasnya.

Apalagi, vaksinasi menjadi program yang saat ini prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air. Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona untuk 181,5 juta penduduk agar mencapai kekebalan kelompok.

Untuk itulah masyarakat diminta agar menyaring sebelum membagi semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar kekebalan kelompok dapat terbentuk sesuai yang diharapkan. Kesehatan segera pulih, ekonomi dapat segera bangkit. Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut.

Sampai dengan 30 Maret, sudah ada 150 hoaks terkait vaksinasi COVID-19 dan 113 diantaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi. Tidak hanya proses penyelenggaraan, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja kolaboratif, atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.