TEMPO.CO, Jakarta - Kekebalan individu dan masyarakat atau herd immunity dapat tercapai dengan imunisasi lengkap dan tepat. Sayangnya, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di 11 provinsi Indonesia pada 2022 masih di bawah target nasional 90 persen. Ke-11 provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.

Begitu juga untuk Imunisasi Baduta (bawah 2 tahun) Lengkap (IBL), masih ada 17 provinsi yang masih di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian tiga terendah, yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. Kemudian, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar pada 2022 menunjukkan delapan provinsi belum mencapai target 70 persen. Bahkan, di Aceh masih di bawah 30 persen. Untuk 2023 secara nasional ditargetkan 100 persen bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap dengan target capaian pada trimester pertama 33,3 persen.

“Namun, nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional baru sebanyak 175 ribu atau 4,02 persen bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril pada briefing pers "Update Capaian Imunisasi di Indonesia" di Gedung Kemenkes Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.

Pemerintah sendiri menargetkan cakupan imunisasi lengkap 0-11 bulan sebesar 33,3 persen pada April 2023. Namun, belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut. Syahril menyebut lima provinsi capaiannya masih di bawah 1 persen, yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh.

“Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity. Tentunya nanti akan berpotensi terjadinya wabah atau KLB,” jelas Syahril.

Cakupan imunisasi harus digenjot, mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi. Sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio.

Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi. Bahkan, pada 2022 sampai 2023 terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia. Pada 2022 di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, semua di Aceh, dan pada 2023 cakupan imunisasi polio di Purwakarta, Jawa Barat, sangat rendah.

“Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi, Kemenkes menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri, dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut serta imunisasi tambahan campak di Papua Tengah,” tuturnya.

Vaksinasi HPV
Khusus untuk kanker akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim atau kanker serviks pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Pada 2023 akan diberikan secara merata di 34 provinsi.

Selain vaksinasi, Kemenkes juga tengah menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV tes DNA. Saat ini HPV tes DNA dilakukan di DKI Jakarta. Menurut Syahril, butuh kerja keras dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk memastikan capaian imunisasi dapat sesuai target.

“Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” tegasnya.

Pilihan Editor: Alasan Wanita Disarankan Vaksinasi Tetanus saat Hamil

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.