Begini Kegilaan Noriyu Kawal UU Kesehatan Jiwa

Reporter

Senin, 13 Oktober 2014 06:14 WIB

Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (Noriyu). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO , Jakarta:Semangat yang dilakukan Nova Riyanti Yusut patut ditiru. Psikiater muda yang biasa disapa Noriyu ini memiliki semangat yang gigih terhadap minimnya perlakuan yang layak bagi penderita gangguan kejiwaan. (Baca: Noriyu Nyebur ke Kolam untuk Tunaikan Kaul)

"Kondisi ini membuat kegilaan dalam diri saya. Hingga saya berada di DPR saya menemukan jalan panjang berliku di politik demi lahirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia," kata Noriyu saat ditemui di restoran Bunga Rampai, Menteng, pekan lalu.

Bagi Noriyu yang pernah duduk di DPR periode 2009-2014 ini, pemandangan gangguan kejiwaan, berat maupun ringan, telah menjadi perhatian dia sehari-hari.

"Seru saja menyaksikan bagaimana kaum selebritas dengan aksi nyeleneh yang membuat kita terpana, lalu keputusan mengakhiri hidup beberapa pesohor dunia yang membuat kita bertanya-tanya mengapa? Kemudian adanya aksi massal destruktif yang membuat kita menggeleng-gelengkan kepala, pokoknya semua hal yang kita serap melalui media atau kita saksikan di depan mata ini bagian dari kesehatan jiwa," kata Noriyu panjang lebar.

Nova menilai, selama ini pemerintah dan masyarakat Indonesia kurang menganggap kesehatan psikis atau jiwa merupakan hal penting. "Padahal ada hari kesehatan jiwa, soal ini dipandang sebelah mata, tidak ada perhatian apalagi mau mengupas dengan ndetail soal ini. Masyarakat dan pemerintah justru beranggapan kesehatan fisik jadi hal yang utama," kata Noriyu yang pernah jadi pemimpin Komisi IX di DPR.

Wanita kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 27 November 1977 ini menilai sekarang dunia ‘dihantui’ Skizofrenia. "Kalau mau jujur tema sentral Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini, 2014 berbicara tentang 'Living with Schizhophrenia'. Saya prihatin, karena faktanya memang belum banyak orang paham soal ini."

Padahal skizofrenia, kata Noriyu hanyalah satu dari penyakit yang ada di dunia. Skizofrenia bukanlah kutukan. "Toh setiap orang punya potensi untuk mengalami gangguan jiwa ini. Mereka bisa jadi merupakan anggota keluarga, sahabat, kekasih atau kolega kita di tempat kerja," ujar Noriyu. (Baca: Noriyu Acungkan Dua Jari Setelah Nyebur ke Kolam)

Noriyu menyayangkan, banyak orang dengan gangguan jiwa skizofrenia dipasung lantaran minimnya informasi, akses dan fasilitas kesehatan jiwa. Mereka dipasung di rumah oleh keluarga, atau di panti-panti yang notabene seharusnya membantu pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan jiwa memadai.

"Nah, mereka inilah yang rentan atas pelanggaran HAM," kata Noriyu yang memperkirakan ada orang yang dipasung sektar 18.000 pada 2009. Angka itu dikoreksi menjadi 56.000 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013.

"Termasuk di dalamnya ialah orang- orang dengan gangguan skizofrenia."

Sedikit mundur ke belakang, Noriyu menuturkan berawal dari rasa prihatin atas kondisi seperti di atas yang tergerak membuatnya menyambut lamaran untuk menjadi anggota Partai Demokrat di tahun 2009.

Menurutnya, "Saya menerima dan menjalaninya seperti sebuah kegilaan. Bayangkan tanpa latar belakang pendidikan dan pengalaman politik, bermodal pengalaman psikiater dan penulis saya hanya pahami bahwa politik juga merupakan ‘jalan gila’ bagi mereka yang putus asa tak bisa mengubah sesuatu dari luar sistem," pungkasnya.

Dan kini Noriyu meyakini fokusnya sekarang adalah supaya semua orang yang punya masalah kejiwaan bisa diperlakukan manusiawi. "Tanpa pasungan yang menyakitkan dan merendahkan harkat martabat manusia, tanpa stigma negatif yang berkepanjangan. She’s a politician with a cause," katanya diplomatis. (Baca: Noriyu Anggap Kuota Perempuan Cuma Formalitas)

HADRIANI P
Terpopuler
Kongres Fotografi Indonesia 2014 Diresmikan

Frankfurt Book Fair 2014, Kebangkitan Intelektual

Tas Karpet Ngetren Lagi

Perlunya Branding bagi Orang Kota





Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

6 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya