Hari Batik Nasional, Mengapa Pengrajin Batik Bangkrut  

Reporter

Jumat, 2 Oktober 2015 19:58 WIB

Okky Asokawati. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pada peringatan Hari Batik Nasional yang berlangsung Jumat, 2 Oktober 2015, hampir semua orang menyambut antusias dan gembira. Di antara euforia masyarakat yang merayakan peringatan penting Hari batik Nasional yang sudah ditetapkan sejak enam tahun lalu ini, justru mebuat Okky Asokawati bersedih. Mengapa demikian?

"Tadi pagi saya dengar berita ada banyak rumah-rumah produksi batik di Jawa tutup," kata Okky yang dihubungi Tempo, Jumat, 2 Oktober 2015. Menurut mantan model yang kini menjadi anggota DPR, kesedihanya menjadi satu hal ironis lantaran bertepatan dengan Hari Batik Nasional.

"Di tanggal 2 Oktober ini kita lagi semangat-semangatnya pakai batik, tapi disisi lain banyak pengrajin batik yang di-PHK karena rumah-rumah produksinya tutup," kata ibu dari dua orang putri ini. (Lihat video Ini Tokoh Dunia yang Pernah Mengenakan Batik)

Tutupnya sejumlah rumah produksi batik dikarenakan bahan baku yang mereka beli secara impor.

"Dolarnya semakin meroket, jadi harga bahan bakunya semakin semakin mahal juga," ujarnya. Menurutnya, bahan baku pembuatan batik yang kemungkinan diimpor dari luar negeri adalah pewarna ataupun kain-kain yang memiliki kualitas tinggi.

Saat ini batik memang semakin diminati oleh berbagai kalangan sehingga kebutuhan bahan-bahan dengan mutu terbaik memang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kain batik yang berkualitas. Dalam hal ini, Okky mengatakan pemerintah perlu ikut andil dalam membatu para produsen agar bisa tetap memproduksi kain batik.

"Mungkin kita perlu membuat suatu temuan atau terobosan-terobosan bahan baku untuk proses pembatikan ini. Jadi tidak perlu impor," katanya.

Okky melanjutkan Kementrian Perdagangan atau Kementrian Perindustrian bisa bekerja sama dengan asosiasi perancang busana, misalnya, untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga bahan yang digunakan untuk membatik tidak perlu lagi impor.

DINI TEJA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya