TEMPO.CO, Jakarta - Rasa gatal di kulit akibat alergi membuat Widia, 20 tahun, segera pergi ke apotek dekat kediamannya. Di apotek di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat, perempuan ini meminta obat bermerek yang diresepkan dokter. Meski harganya relatif lebih tinggi ketimbang obat generik, dia setia menggunakan obat bermerek itu. Dalam benaknya, obat generik justru dianggap sebagai obat murahan. “Dokter juga kasih resepnya obat bermerek,” ujar Widia kepada Tempo, Sabtu 10 Maret 2012.
Sesungguhnya tidak ada yang membedakan antara obat generik dan obat bermerek dalam hal komposisi obat. Isi dan khasiatnya pun sama. Tapi kecenderungan masyarakat yang enggan memilih obat generik disebabkan oleh adanya pola pikir yang salah.
“Obat generik masih dianggap tidak bermutu karena harganya murah. Padahal murahnya harga itu karena ditiadakannya biaya promosi dan harganya ditentukan oleh pemerintah,” kata Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, dalam temu media pada Jumat, 9 Maret 2012, di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Selain pola pikir masyarakat yang keliru soal obat generik, Linda juga menyayangkan masih banyaknya tenaga medis yang lebih meresepkan obat bermerek. Dia berharap ke depannya hal ini tidak lagi terjadi. Kepercayaan (trust) terhadap obat generik harus ditumbuhkan. Selain substansinya sama dengan obat bermerek, obat generik adalah obat yang costly effective. Jadi diharapkan ada keterjangkauan harga obat di masyarakat terutama untuk obat esensial.
Menurut Linda, penjualan obat generik di Indonesia sangat berbeda keadaannya dengan di negara-negara lain. Volume penjualan hanya mencapai 38 persen. Bandingkan dengan negara lain di mana volume obat generik yang digunakan sudah mencapai 70-80 persen. Kecilnya volume penjualan obat generik nasional juga berimbas pada "bontotnya" nilai rupiah penjualan yang hanya menyumbang 8-11 persen dari penjualan obat nasional. Saat ini belanja obat per tahun secara nasional mencapai Rp 40 triliun.
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Bahdar Johan Hamid, mengungkapkan seandainya masyarakat banyak yang menggunakan obat generik, yang terjadi adalah harga obat semakin terjangkau. “Kalau masyarakat banyak pakai generik, penggunaan obat bermerek kan turun. Maka dengan sendirinya biaya obat akan murah. Generik bisa menjadi penstabil harga,” kata Bahdar.
Saat ini industri farmasi dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan obat nasional sekitar 90 persen. Namun hampir 95 persen produksi tersebut masih tergantung pada bahan baku obat impor. Kementerian Kesehatan menargetkan ketergantungan bahan baku obat impor ini akan terus menurun dari tahun ke tahun. Caranya adalah dengan meningkatkan produksi bahan baku obat dalam negeri. Bila kini bahan baku obat produksi dalam negeri hanya lima persen, Kementerian Kesehatan menargetkan pada akhir tahun ini akan mencapai 15 persen. Jumlah ini diharapkan terus meningkat; pada 2013 menjadi 20 persen dan pada 2014 menjadi 25 persen.
Meski menargetkan peningkatan produksi bahan baku obat dalam negeri, Maura menegaskan ketergantungan terhadap bahan baku impor akan selalu ada. “Tidak ada satu negara pun yang bisa menyediakan semua kebutuhan bahan baku obatnya sendiri,” kata Maura. Dalam struktur biaya, persentase bahan baku obat mencapai 35 persen. Sementara kemasan mencapai 15 persen, dan sisanya untuk ongkos produksi.
Sejumlah bahan baku obat yang telah mampu diproduksi Indonesia antara lain paracetamol; antibiotik turunan betalaktam (ampisilin, cloksasilin, benzilpenisilin potassium, dan sulbaktam); produk eksipien (amilum manihot, sorbitol, dekstrosa, dan talcum); bahan baku turunan kina; iodium; bahan baku obat herbal (fraksi bioaktif kayu manis dan banaba); beberapa fraksi bioaktif mahkota dewa; dan fraksi protein bioaktif Lumbricus rubellus.
AMIRULLAH
