Ingrid Kansil Dirikan Majlis Taklim Al-Fatimah

Reporter

Sabtu, 28 Desember 2013 14:34 WIB

Inggrid Kansil. istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Didasari keprihatinan sebagai ibu dan perempuan Indonesia, anggota DPR RI, Inggrid Maria Palupi Kansil, 37 tahun, mendirikan Majlis Taklim Al-Fatimah di Gedung Serba Guna Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI, Kalibata, pada 26 Desember 2013.

Menurut istri Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hassan ini, apa jadinya jika generasi muda lebih dipandu perkembangan budaya baru tanpa adanya kesempatan memilah-milih. Ketidakseimbangan informasi akibat lemahnya advokasi ditingkat keluarga, bagi dia, menjadi salah satu faktor perilaku buruk generasi muda.

Ia memberi contoh, beredarnya video asusila pelajar SMP beberapa waktu lalu kiranya bisa menjadi pelajaran. Dengan demikian, keluarga menjadi benteng terakhir untuk memberikan keseimbangan atas semakin derasnya arus informasi. "Saya prihatin," kata Inggrid, yang selain sebagai anggota Dewan juga seorang ibu.

Ia mengatakan, peran keluarga dan agama menjadi penting di tengah maraknya remaja yang terjerat masalah hukum--sebagai akibat penetrasi nilai-nilai baru di dalam masyarakat.

"Remaja yang terseret ke masalah hukum karena arus deras budaya, perkembangan teknologi informasi, virtual reality, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi. Jadi, membutuhkan peran keluarga kembali untuk melindungi mereka," kata Inggrid.

Majelis Al-Fatimah atau Forum Taklimat Muslimah--diambil dari kata taklimat, yang artinya pemberian arahan atau informasi yang tepat--menjadi bentuk keprihatinan sekaligus langkah antisipasi para ibu bagi putra-putrinya.

Ia berharap, "Kiranya forum ini mampu menjadi media bagaimana memperkuat pertahanan keluarga, mengembangkan etika hidup, melindungi anak-anak kita tanpa harus ketinggalan dengan kemajuan yang begitu pesat di luar sana," kata ibu dari Ziankha Amorette Fatimah Syarief ini.

Melalui majelis taklim ini, Inggrid punya idealisme membentuk karakter perempuan Indonesia agar lebih baik lagi. "Tidak hanya dari sisi keislaman, majelis ini bergerak di bidang budaya dan sosial," katanya.

Inggrid menilai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tidak mungkin untuk dihindari, mengingat sisi positif dan kemudahan yang dapat diperoleh generasi muda di dalam mencapai pendidikannya.

"Yang harus kita lakukan adalah memberikan kepercayaan pada keluarga, bahwa agama, pendidikan, keluarga mampu memberi pencerahan, sehingga kemajuan akan lebih berarti," kata dia. (Baca: Ingrid Kansil dan Suami Terlihat Harmonis)

Dalam wadah ini, dilakukan pemberdayaan perempuan dalam keluarga, mulai dari cara mengelola keuangan keluarga secara Islami sampai urusan lebih privat, yakni membahas kesehatan reproduksi.

Turut hadir dalam acara tersebut Alia Agus Yudhoyono, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf, Wakil Ketua MPR Melani Sumarli, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati.




EVIETA FADJAR



Berita Terpopuler
Cara Ini Bisa Hindari Alergi Kacang pada Anak
Hindari Migren Saat Liburan
Main Ski Bisa Bikin Bahagia Luar Biasa
Koleksi Video Game, Thomasson Cetak Rekor Dunia

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

9 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya