DPR Inginkan Pasien BPJS Kesehatan Tidak Dianaktirikan

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Jumat, 28 Oktober 2016 23:00 WIB

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Jakarta Selatan, 17 April 2016. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berharap tidak ada pasien yang berobat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianaktirikan oleh rumah sakit karena bisa merugikan BPJS Kesehatan sendiri.

"Secara tidak langsung bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada BPJS. Kalau masyarakat tidak percaya, bagaimana kita mengajak mereka untuk menjadi peserta mandiri?" kata Saleh dihubungi di Jakarta, Jumat (28 Oktober 2016).

Saleh mengatakan sejauh ini masyarakat masih lebih percaya pada asuransi kesehatan swasta daripada BPJS Kesehatan. Karena itu, perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan harus dilakukan.

Saleh merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Jaka Juliadi. Pasien kanker pembuluh darah berusia 10 tahun asal Sumatera Barat itu saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Jaka seorang anak piatu yang sudah ditinggalkan ayahnya menikah lagi dan saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya yang hanya seorang buruh tani. Dalam pengobatannya, Jaka betul-betul mengandalkan layanan BPJS Kesehatan.

Atas bantuan seseorang yang mengurus ke BPJS Kesehatan di Jakarta, Jaka bisa dibawa ke RSCM. Namun, Jaka belum juga dioperasi dengan alasan yang tidak jelas.

"Anggaran untuk kesehatan tidak sedikit. Belum lama DPR dan pemerintah menyepakati alokasi anggaran kesehatan Rp104 triliun. Nilai sama dengan lima persen total APBN 2017 yang mencapai Rp2.080,5 triliun," tuturnya.

Saleh mengatakan dengan anggaran sebesar itu, sudah seharusnya fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat sudah bagus. Karena itu, Saleh meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan lebih memperbaiki kualitas pelayanan.

"Mudah-mudahan Jaka segera ditangani dokter dan diberi kesembuhan sehingga bisa kembali melanjutkan pendidikannya," katanya.

BISNIS

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

7 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.

Baca Selengkapnya

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),

Baca Selengkapnya

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.

Baca Selengkapnya